HOLOPIS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pendidikan. Sebab, pemenuhan gizi anak merupakan syarat minimum agar proses belajar-mengajar berjalan efektif.
Demikian diungkapkan pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima), Aiman Adnan menyikapi polemik mengenai program MBG yang menjadi perbincangan publik setelah sejumlah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melontarkan kritik.
“Kalau ada politisi mengaku peduli pendidikan tapi tidak rela anak kenyang sebelum belajar, publik wajar bertanya: pendidikan versi siapa yang sedang mereka bela?,” ungkap Aiman dalam keterangannya kepada wartawan, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (3/3/2026).
Sejumlah barisan partai wong cilik itu mengklaim penggunaan dana MBG yang bersumber dari anggaran pendidikan nasional berpotensi mengurangi upaya peningkatan kualitas pendidikan. Merespon hal itu, Aiman menilai opini yang dibangun tersebut sangatlah menyesatkan.
“Sebaiknya mari kita lebih banyak memberikan support kepada pemerintah untuk memperbaiki program-program ini supaya lebih tepat sasaran. Bukan semakin banyak melakukan kritik dengan menyebarkan informasi sesat,” tegas Aiman.
Aiman lebih lanjut juga menyoroti kritik yang menggambarkan bahwa MBG seolah-olah kebijakan sepihak tanpa proses politik yang memadai. Ditegakkan Aiman, program MBG telah melalui pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR.
“MBG dibahas, disetujui, dan diketok bersama di DPR. Dan di DPR itu termasuk fraksi yang sekarang paling keras menyerang,” ujar Aiman.
Aiman menilai, sikap tersebut sulit dijelaskan dari sisi etika dan konsistensi politik. “Kalau sekarang MBG disebut bermasalah, pertanyaannya sederhana: kenapa dulu setuju? Ini seperti menandatangani kwitansi, lalu berteriak dirampok,” tutur dia.
Aiman menyebut tudungan bahwa MBG menggerus anggaran pendidikan sebagai penyederhanaan persoalan yang menyesatkan. Terlebih berdasarkan data resmi APBN, alokasi anggaran pendidikan tidak mengalami penurunan.
“Anggaran pendidikan tidak berkurang, justru naik. Ini fakta APBN, bukan tafsir,” tegas Aiman.
Kenaikan gaji dan tunjangan guru serta dosen dalam APBN terbaru, sebut Aiman, menjadi indikator konkret bahwa narasi MBG merampas hak pendidikan sangat tidak berdasar. “Kalau anggaran pendidikan dirampok MBG, dari mana datangnya kenaikan anggaran puluhan triliun untuk guru dan dosen? Ini angka resmi, angka riil,” kata dia.
Dikatakan Aiman, narasi tersebut dibangun dengan melepaskan satu angka besar, yakni anggaran MBG tanpa menghadirkan konteks keseluruhan struktur anggaran pendidikan nasional. “Angkanya dilepas, konteksnya dihilangkan. Publik digiring emosi, bukan diajak berpikir,” ujar dia.
Isu kesejahteraan guru dalam polemik yang sama juga kerap dikedepankan sebagai alasan penolakan terhadap MBG. Namun, kata Aiman, argumen tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan fakta kebijakan yang berjalan.
“Katanya membela guru, tapi faktanya tunjangan guru naik, insentif guru honorer bertambah, renovasi sekolah berjalan, dan tidak ada program pendidikan yang dihentikan,” ucap Aiman.
Aiman lantas mempertanyakan klaim bahwa guru menjadi pihak yang dirugikan oleh pelaksanaan MBG. Ia menekankan, jangan menjadikan guru sebagai tameng untuk manuver politik.
“Lalu di mana tepatnya guru dikorbankan?,” tandas Aiman.
