HOLOPIS.COM, JAKARTA – Memanasnya konflik di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran mulai merembet ke sektor penerbangan global. Penutupan sejumlah ruang udara internasional memicu pembatalan dan pengalihan rute berbagai maskapai.
Kondisi itu menimbulkan efek domino berupa keterlambatan, antrean panjang, hingga ketidakpastian perjalanan lintas negara.
Merespons itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendesak pemerintah memastikan keselamatan dan perlindungan penumpang tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika global.
“Saya memandang bahwa dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus kita kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan,” kata Evita di Jakarta, Selasa, (3/3/2026).
Evita menjelaskan, setiap keputusan terkait pengalihan rute, penundaan, atau pembatalan penerbangan harus sepenuhnya berbasis penilaian risiko dan standar keselamatan internasional.
“Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety. Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, dampak konflik global memang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun, dalam kondisi krisis seperti ini, kualitas tata kelola dan kepemimpinan diuji.
Ia juga menyoroti potensi penumpukan penumpang di sejumlah bandara akibat pembatalan dan pengalihan penerbangan. Maskapai dan pengelola bandara diminta memberikan layanan yang manusiawi serta kepastian informasi.
Evita menekankan pentingnya kemudahan rebooking tanpa beban tambahan dalam situasi darurat. Selain itu, perlu mekanisme refund yang jelas, hingga penyediaan konsumsi dan akomodasi bila terjadi keterlambatan berkepanjangan.
“Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong disiapkannya skema manajemen penumpukan penumpang. Hal itu termasuk pengaturan antrean yang tertib, penyediaan ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, serta prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Lebih lanjut, Evita juga meminta pemerintah mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga. Menurut dia, perlu sinergi antara regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait dinilai penting agar respons berjalan cepat dan terintegrasi.
Evita menyampaikan, pembentukan posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat krusial. Hal itu untuk mencegah kepanikan akibat simpang siur informasi.
“Kita memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji,” katanya.
Lebih lanjut, Evita mengatakan Komisi VII DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. DPR siap mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas industri penerbangan nasional. Langkah itu termasuk sektor pariwisata dan UMKM yang sangat bergantung pada mobilitas udara.
“Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” ujar Evita.
