HOLOPIS.COM, JAKARTA – Muncul Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Wacana pelibatan TNI itu memantik pro dan kontra.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pun ikut merespons wacana pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Menurut dia, secara pribadi, hal itu perlu dibahas lebih matang terutama menyangkut kerangka hukumnya.
Tapi, jenderal Maruli menekankan pembahasan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan kewenangan Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Kalau kami (TNI AD) kan masih pembinaan Angkatan Darat. Jadi, kita tidak mengikuti detail apa yang didiskusikan tentang itu,” kata Maruli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (9/2/2026).
Bagi Maruli, keterlibatan TNI masih dimungkinkan selama berpedoman dengan aturan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, dia bilang seluruh warga negara Indonesia termasuk TNI punya kewajiban untuk menjaga keamanan dan pertahankan negara.
“Kalau saya pribadi, semua warga negara punya kewajiban untuk mempertahankan, mengamankan negara, wilayah,” lanjut Maruli.
“Kalau kami mau ikut di situ, misalnya ya, kenapa tidak. Tinggal porsinya diskusikan, supaya jangan ini. Kami ikut hukum saja,” kata Maruli.
Lebih lanjut, Maruli menuturkan secara prinsip tugas pemberantasan terorisme bisa masuk dalam kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tapi, ia mengatakan realisasi pelibatan TNI secara langsung hingga kini belum dilakukan.
“Sebetulnya di kami ada di situ OMSP, cuma realisasinya kan belum. Kami kan punya Babinsa-Babinsa untuk cegah dini, untuk segala macam. Kenapa tidak digunakan. Gitu saja sih kalau saya, pendapat pribadi saya ya,” jelasnya.
Tapi, Maruli menyampaikan isu TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme tak dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI/Polri bersama Presiden Prabowo Subianto ydi Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
