HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pihaknya akan mengagendakan pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni untuk menyikapi desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace.
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI,” kata Pras di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Dalam dialog tersebut, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pihaknya akan menjelaskan secara gamblang kepada para kiai dan petinggi di MUI tentang alasan mengapa Indonesia memilih bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Donald Trump tersebut.
Hal ini menjadi penting agar MUI juga memahami tentang apa yang menjadi visi misi pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mengapa perlu berada di dalam forum tersebut.
“Kita akan berikan penjelasan, kenapa kita memutuskan untuk bergabung,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pras menekankan bahwa keinginan utama dari Indonesia adalah bagaimana menciptakan perdamaian di Gaza, dan berupaya untuk mewujudkan kemerdekaan di Palestina.
Sehingga dengan berada di dalam satu meja bersama dalam Board of Peace tersebut, tentu harapannya upaya-upaya persuasif bisa dilakukan agar perdamaian dan kemerdekaan di Palestina bisa diwujudkan.
“Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan,” tutur Prasetyo Hadi.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Republik Indonesia mengkaji ulang keterlibatan dalam Board of Peace Gaza. Bahkan, MUI secara tegas mendorong agar Indonesia mempertimbangkan opsi untuk menarik diri dari forum internasional tersebut.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya, dikutip Sabtu (31/1/2026).
Hal ini disampaikan Kiai Cholil Nafis, karena di dalam Board of Peace, terdapat Israel dan Benjamin Netanyahu. Sementara ia mengatakan bahwa Israel menjadi bagian pelaku utama genosida di Gaza.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim. Ia juga melontarkan kritik atas sikap Indonesia yang bergabung dengan Dewan Keamanan bentukan Trump di Davos Swiss itu.
Prof Sudarnoto menilai, bahwa Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme dalam kemasan diplomasi.
“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, persoalan Palestina bukan konflik biasa, melainkan penjajahan yang sistematis dan pelanggaran hukum humaniter internasional.
“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” tuturnya.
