HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai, bahwa sepanjang 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tampil sebagai institusi yang bekerja dalam senyap namun berdampak nyata.
Di tengah derasnya kritik, sorotan politik, dan ekspektasi publik yang kian tinggi, Polri justru memperlihatkan sesuatu yang jarang disadari.
“Konsistensi kerja, ketahanan institusional, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi kompleksitas zaman,” kata Haidar Alwi di Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB itu menyebut tahun ini bukan tahun yang mudah. Transisi politik nasional, dinamika ekonomi global, meningkatnya kejahatan berbasis teknologi, serta eskalasi bencana alam di berbagai wilayah menjadi ujian berlapis bagi aparat penegak hukum.
“Namun Polri mampu menjaga stabilitas keamanan nasional dengan menekan kegaduhan, tanpa dramatisasi, dan tanpa kehilangan fokus pada tugas utamanya melindungi masyarakat,” tutur Haidar Alwi.
Keberhasilan pengamanan agenda-agenda strategis nasional menjadi penanda paling kasat mata. Dari rangkaian proses politik hingga kegiatan internasional, Polri menunjukkan profesionalisme teknis yang matang. Pengamanan berjalan efektif, terukur, dan relatif minim insiden.
“Ini bukan sekadar keberhasilan taktis, melainkan hasil dari perencanaan yang disiplin, latihan berkelanjutan, dan kepemimpinan operasional yang solid hingga ke level paling bawah,” ujarnya.
Di bidang penegakan hukum, Polri memperlihatkan peningkatan kapasitas yang signifikan, terutama dalam menangani kejahatan modern. Kejahatan siber, penipuan digital, perdagangan orang, narkotika lintas negara, hingga kejahatan ekonomi berbasis teknologi ditangani dengan pendekatan yang semakin presisi.
“Polri tidak lagi semata-mata mengandalkan metode konvensional, tetapi mulai menempatkan data, teknologi, dan kolaborasi lintas lembaga sebagai tulang punggung kerja penyidikan,” ungkap Haidar Alwi.
Yang patut diapresiasi, kinerja tersebut berlangsung di tengah tekanan opini publik yang sering kali tidak ramah. Alih-alih defensif, Polri memilih jalur kerja nyata. Reformasi internal terus berjalan, meski tidak selalu tampak di permukaan.
“Pembenahan sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penegakan disiplin internal menjadi fondasi yang perlahan namun pasti mengubah wajah institusi ini dari dalam,” sambungnya.
Dalam penanganan bencana, Polri kembali menunjukkan jati dirinya sebagai institusi negara yang hadir paling awal dan bertahan paling akhir. Di berbagai wilayah terdampak bencana sepanjang 2025, Polri tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga menjadi penggerak evakuasi, distribusi bantuan, hingga pemulihan psikososial masyarakat.
“Di titik-titik krisis itu, seragam cokelat bukan simbol kekuasaan, melainkan simbol kehadiran negara,” tegas Haidar Alwi.
Yang sering luput dari perhatian adalah kemampuan Polri menjaga keseimbangan antara efektivitas teknis dan sensitivitas sosial. Di tengah polarisasi masyarakat, Polri relatif berhasil menahan diri dari langkah-langkah yang provokatif. Pendekatan persuasif, dialogis, dan preventif semakin menonjol, terutama dalam pengelolaan potensi konflik sosial.
“Ini menandakan kematangan institusi dalam membaca konteks sosial, bukan sekadar menegakkan aturan secara kaku,” katanya.
