HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp45 miliar untuk pengembangan sistem artificial intelligence (AI) Bea Cukai secara nasional.
Investasi ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan impor, sekaligus meningkatkan efisiensi serta penerimaan negara dari sektor kepabeanan di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Purbaya menjelaskan, pada tahap awal pengembangan sistem trade AI dilakukan secara internal tanpa membutuhkan anggaran besar.
Sistem tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia, serta melibatkan kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan DJBC, sebagai bagian dari percepatan reformasi kepabeanan.
“Trade AI itu software-nya dikembangkan secara internal. Jadi, enggak ada investasi yang terlalu besar sampai sekarang,” ujar Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Holopis.com, Sabtu (13/12/2025).
Namun demikian, Purbaya menegaskan bahwa tambahan investasi tetap diperlukan untuk memperluas penerapan trade AI ke seluruh sistem pelabuhan di Indonesia.
Penguatan anggaran ini dibutuhkan agar sistem dapat terintegrasi secara nasional dan berfungsi optimal dalam mendukung pengawasan impor.
“Untuk pengembangan lebih dalam lagi kita perlu investasi sekitar Rp 45 miliar,” kata Purbaya.
Ia mengungkapkan, hasil uji coba awal trade AI menunjukkan kinerja yang cukup menjanjikan. Dari pemeriksaan ratusan pemberitahuan impor barang (PIB), sistem tersebut mampu mengidentifikasi potensi kekurangan pembayaran bea masuk, sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan negara.
“Dari segitu saya dapat Rp 1,2 miliar dengan mudah kira-kira,” ujarnya.
Menurut Purbaya, capaian awal tersebut menjadi bukti bahwa pemanfaatan teknologi AI dapat meningkatkan efektivitas pengawasan impor.
Pemerintah berharap, seiring pengembangan lanjutan dan penerapan yang lebih luas, trade AI mampu menekan praktik under-invoicing sekaligus memperkuat kontribusi sektor kepabeanan terhadap penerimaan negara secara berkelanjutan.
