HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk mempercepat penanganan bencana di Sumatera. Dalam rapat terbatas di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025) malam, Prabowo memerintahkan pencabutan sementara Hak Guna Usaha (HGU) yang berada di sekitar lokasi relokasi penyintas banjir, demi memastikan ketersediaan lahan pembangunan hunian sementara (huntara).
“Kalau perlu, HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting, lahan harus ada,” tegas Prabowo yang dikutip Holopis.com.
Arahan tersebut diberikan setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa pembangunan huntara terhambat oleh lambannya penyediaan lahan dari pemerintah daerah.
“Kepala daerah harus menyiapkan lahan. Pemerintah pusat yang membangun, Pak Presiden. Nah, lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama,” kata Suharyanto dalam laporannya.
Prabowo pun meminta seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga kementerian terkait seperti ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, untuk menyelesaikan persoalan lahan secepat mungkin.
“Saya kira lahannya harusnya ada. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dicek semua,” ujarnya.
BNPB menjelaskan bahwa huntara memiliki standar yang jauh lebih baik dibanding tenda pengungsian, memberikan ruang tinggal yang layak bagi keluarga.
“Luasnya tipe 36, Pak Presiden. Delapan kali lima. Daripada mereka tinggal di tenda, lebih representatif,” ujar Suharyanto.
Biaya pembangunan tiap unit diperkirakan sekitar Rp30 juta, lengkap dengan WC dan kamar mandi di dalamnya.
Huntara tersebut dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap), meski proses ini dapat tertunda bila masalah lahan kembali muncul.
Untuk percepatan, BNPB menegaskan bahwa pengerjaan huntara bisa menggunakan dukungan Satgas TNI–Polri, sebagaimana pengalaman relokasi besar di Lewotobi.
“Satgas Kodam IX/Udayana memindahkan 8.000 KK, semuanya masuk ke huntara, membangunnya enam bulan, Pak Presiden,” jelasnya.
Mendengar laporan itu, Prabowo langsung mendorong percepatan pengerjaan. “Kalau bisa lebih cepat ya? Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya?” ujarnya.
BNPB juga menyiapkan opsi alternatif berupa model barak, khusus untuk wilayah dengan lahan sangat terbatas. Jika tanah mencukupi, keluarga bisa mendapatkan area hingga 8×10 meter agar memudahkan integrasi dengan rencana pembangunan huntap.
Menutup pembahasan, Prabowo kembali menegaskan bahwa lahan tidak boleh menjadi hambatan. Ia bahkan membuka kemungkinan penggunaan hunian fabrikasi bertingkat bila diperlukan untuk efisiensi ruang.
