HOLOPIS.COM, JAKARTA – Rencana rapat pleno untuk menetapkan Pj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diminta dibatalkan. Sebab, dikhawatirkan pleno Pj Ketum PBNU itu hanya membuat kisruh polemik bertambah panas.
Hal itu disampaikan Juru bicara Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) K.H. Oing Abdul Muid alias Gus Muid dengan mengingatkan agar rapat pleno sebaiknya tak usah digelar
“Forum merekomendasikan agar rapat pleno menetapkan Pj tidak diselenggarakan sebelum forum dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” kata Gus Muid, sapaan akrabnya, dikutip pada Minggu, (7/12/2025).
Dia menjelaskan suara dari Forum Sesepuh NU juga menyampaikan bahwa upaya pemakzulan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU tidak sesuai dengan AD/ART.
Lebih lanjut, Gus Muid mengingatkan bahwa Forum Sesepuh NU juga selalu mengimbau agar seluruh pihak bisa bersikap tenang dan menahan diri. Menurut dia, penting warga Nahdliyin bisa menjaga ketertiban organisasi.
Dia mengingatkan agar semua pihak bisa menghindari sikap atau pernyatan yang memicu tensi makin memanas.
Gus Muid menuturkan penting dalam polemik ini, agar bisa diselesaikan lewat internal NU. Kata dia, tak perlu melibatkan institusi atau proses eksternal demi menjaga kewibawaan jamiyah.
Kemudian, dalam forum Sesepuh NU yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu kemarin itu mengupayakan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Gus Yahya bisa bertemu dalam suatu kesempatan.
Dalam forum Sesepuh NU itu hadir antara lain K.H. Ma’ruf Amin (via Zoom), Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri K.H. Anwar Manshur, Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri K.H. Nurul Huda Djazuli, mantan Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj, hingga Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (via Zoom).
Sebelumnya, mencuat rencana menggelar rapat pleno pada 9 Desember dengan agenda penetapan Penjabat (PJ) Ketua Umum PBNU. Pleno penetapan Pj Ketum PBNU itu diklaim diperlukan pasca pemberhentian Gus Yahya dari posisi Ketum PBNU berdasarkan hasil rapat syuriah PBNU.
“Rapat pleno merupakan forum konstitusional yang penting untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan PBNU berjalan sesuai aturan organisasi,” kata Ketua PBNU Moh Mukri dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
