HOLOPIS.COM, JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diam-diam sedang mengusut indikasi dugaan korupsi pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pengusutan dugaan rasuah saat ini masih di tahap penyelidikan.
“Nah kemudian pertanyaan tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah kami juga (sedang mengusut), tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail,” ungkap pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam keteranganya kepada wartawan, seperti dikutip Holopis.com, Selasa (11/11/2025).
Dugaan rasuah yang sedang didalami lembaga antirasuah terkait pengelolaan atau penggunaan dana haji. Dalam proses pengusutan berjalan, KPK mendalami sejumlah aspek. Di antaranya terkait tempat menginap atau akomodasi, catering, dan transportasi.
“Jadi ini informasi saja, clue-nya saja. Nanti juga sekalian kita akan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggalnya akomodasinya, cateringnya, kemudian juga terhadap transportasinya,” ujar Asep.
Diketahui, BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. BPKH memiliki anak perusahaan bernama BPKH Limited yang didirikan pada 16 Maret 2023.
BPKH Limited merupakan perusahaan yang bertempat di Arab Saudi dengan nama Syarikah BPKH Limited dan mendapatkan Commercial Registration dari Ministry of Commerce Saudi nomor CR 4031279403. BPKH Limited menjadi perpanjangan tangan BPKH melakukan investasi di Arab Saudi.
BPKH Limited menjalankan beberapa bisnis di Arab Saudi. Di antaranya, Hotel, Management of Tourist, Accommodation Facilities, hingga Catering for Hajj and Umrah.
Juli 2024, BPKH Limited tercatat menandatangani kontrak pengelolaan dua hotel di Arab Saudi. April 2025, BPKH Limited menandatangani kontrak penyediaan 2,4 juta porsi makanan bagi jemaah haji.
“Karena kan begini, jadi di sana itu, berdasarkan kedekatan ya, jadi tempat, ini salah satu cluenya itu berdasarkan tempat tinggal itu, tempatnya seberapa jauh dari Masjidil Haram, seberapa jauh dari Mina, Padang Arafah di Mina, seberapa jauh dari sana, kan seperti itu. Makin dekat ke sana kemari, itu transportasinya makin mudah, itu makin mahal. Kemudian menu makanan dan lain-lain itu makin mahal, makin bagus makin mahal. Kelayakan tempat dan lain-lain makin mahal,” kata Asep menambahkan.
Selain itu juga turut didalami terkait dengan pengiriman barang. Menurut informasi yang diterima KPK, pengiriman barang itu dimobilisasi atau dikumpulkan.
“Nah itu (pengiriman barang-barang) ada informasi yang kami terima, itu juga dimobilisasi atau dikumpulkan, ini seperti apa, kerja sama dengan siapa, apakah dengan PT POS atau mungkin perusahaan swasta, ekspedisi swasta atau bagaimana? Nah seperti itu, dan penggunaan dana itu,” tutur Asep.
