HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan banyak tenaga honorer di daerah yang tidak memiliki kemampuan dan cuma jadi beban.
Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Senin (8/6). Tito menjelaskan bahwa tenaga honorer yang tidak memiliki kemampuan itu biasanya banyak di bagian administrasi
“Untuk yang tenaga administrasi, sering kali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas,” kata Tito dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com.
Mantan Kapolri itu bahkan menyebut, tenaga honorer yang menjadi beban itu banyak berasal dari tim sukses kepala daerah.
“Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya kepala daerah tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban. Dan setelah itu numpuklah honorer ini dari kepala daerah ke kepala daerah,” bebernya.
“Setelah numpuk mereka minta kepastian. Kepastian untuk diangkat menjadi P3K atau menjadi PNS, jadi ASN, aparat sipil negara,” imbuhnya.
Para kepala daerah itu pun kemudian menurut Tito, terpaksa menempatkan para tim suksesnya menjadi tenaga honorer. Hal itu karena ulah para tim sukses yang memaksa minta pekerjaan dengan cara demonstrasi.
“Nah itu ramai demo-demo. Sehingga akhirnya diakomodir. Diakomodir nanti Ibu Menpan bisa menjelaskan karena demonya banyak tempat Ibu ini waktu itu. Kemudian diakomodir diangkat tapi dengan seleksi. Akhirnya menjadi beban dan ditentukan dibayar, dibiayai, oleh APBD saat itu,” terangnya.
Oleh karena itu, Tito memutuskan untuk melakukan moratorium rekrutmen tenaga honorer dan P3K. Hal itu demi mengurangi beban anggaran yang disebut sudah melewati batas 30 persen.
“Ya honorer, kita minta kepala daerah untuk mungkin tidak usah menarik tenaga honorer lagi, apalagi tenaga honorer yang administrasi yang bukan skill karena nanti mereka menjadi beban,” pintanya.
“Beban bagi kepala daerah, belanja pegawai yang bertambah, beban juga bagi kepala daerah berikutnya nanti pengganti,” tambahnya.
