JAKARTA – Pemerintah Thailand resmi menunjuk Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai sebagai pelaksana tugas perdana menteri, Sabtu (30/8/2025). Penunjukan ini dilakukan sehari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Paetongtarn Shinawatra akibat pelanggaran etika dalam jabatannya.
Menteri Kantor Perdana Menteri, Chusak Sirinil, menyatakan bahwa Phumtham akan menjalankan tugas dengan “wewenang penuh”. Kabinet juga telah mengadopsi kerangka kerja ketat untuk menjaga stabilitas politik selama masa transisi, namun tetap membatasi kewenangan agar tidak melebihi mandat sementaranya.
Sesuai jadwal, majelis rendah parlemen Thailand akan bersidang pada 3–5 September 2025 guna memilih perdana menteri baru dari daftar kandidat yang sebelumnya diajukan pasca pemilu Mei 2023. Hingga pemerintahan baru dilantik, kabinet saat ini akan tetap bertugas sebagaimana diatur konstitusi.
Lengsernya Paetongtarn terjadi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa percakapan teleponnya dengan mantan perdana menteri Kamboja sekaligus Presiden Senat, Hun Sen, dianggap melanggar standar etika jabatan.
Dalam percakapan yang bocor ke publik, Paetongtarn terdengar mengkritik komandan Wilayah Angkatan Darat ke-2 Thailand di tengah memanasnya situasi perbatasan.
Pengadilan sebelumnya telah menskors Paetongtarn pada Juli 2025 saat memproses kasus tersebut, sebelum akhirnya menjatuhkan putusan pemberhentian permanen.
Kejatuhan Paetongtarn menambah daftar panjang gejolak politik Thailand yang kerap diwarnai benturan antara pemimpin sipil terpilih dan lembaga peradilan. Dinamika ini telah berlangsung sejak penggulingan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra pada 2006, yang juga merupakan kerabat dekat Paetongtarn.
Dengan Phumtham kini memegang kendali sementara, perhatian publik tertuju pada sidang parlemen mendatang yang akan menentukan arah kepemimpinan baru Thailand. Proses ini diharapkan dapat mengembalikan stabilitas politik sekaligus mengurangi ketegangan yang terus membayangi negara tersebut.
