JAKARTA – Pihak TNI menepis isu mengenai potensi penerapan darurat militer pasca kerusuhan di beberapa daerah beberapa hari terakhir ini.
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita mulanya menyebut bahwa pihaknya tetap solid dan patuh pada konstitusi.
“Saya sampaikan bahwa TNI dalam hal ini taat konstitusi, tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat, antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes angkatan, tentunya kita dalam satu kuda itu semua,” kata Tandyo dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Senin (1/9).
Mengenai isu darurat militer, Tandyo pun dengan tegas menyebut bahwa itu tidak benar dan belum akan diberlakukan pada saat ini.
“Kalau ada anggapan seperti itu (darurat militer), tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan,” tegasnya.
Tandyo juga bersikeras bahwa TNI tidak berniat untuk mengambil alih pengamanan setelah kerusuhan yang berlanjut pada penjarahan di sejumlah tempat belakangan ini.
“Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri,” ujarnya.
“Tidak ada keinginan kita untuk mengambil (alih),” imbuhnya.
Tandyo kembali menegaskan bahwa TNI akan terus solid dalam satu komando. Menurut dia, TNI turun untuk memberikan bantuan kepada institusi lain ketika perintah sudah turun.
“Ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 (Agustus), Pak Presiden memanggil Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu dan kita solid jadi satu, di situ, bagaimana untuk mengelola ini sama-sama,” tutupnya.
