HOLOPIS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyambut positif langkah pemerintah dalam menggulirkan stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2025.
Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyebut kebijakan ini sebagai “langkah strategis, terukur, dan menyentuh langsung kehidupan rakyat.”
“Paket stimulus ini dirancang untuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi triwulan II ke kisaran 5 persen melalui intervensi fiskal yang menyasar langsung penguatan daya beli masyarakat,” ujar Budisatrio dalam keterangannya pada Rabu (12/6) yang dikutip Holopis.com.
- Paket stimulus tersebut mencakup:
- Bantuan sosial sebesar Rp 11,93 triliun
- Subsidi upah Rp 10,72 triliun
- Diskon tarif transportasi sekitar Rp 940 miliar
- Potongan tarif tol sekitar Rp 650 miliar
- Diskon iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) untuk sektor padat karya sebesar Rp 200 miliar
Dengan sasaran lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 17 juta pekerja, serta jutaan penumpang moda transportasi darat, laut, dan udara, stimulus ini diharapkan memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Kebijakan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk memicu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Terlebih saat mobilitas meningkat karena libur sekolah dan tanggal merah, sektor transportasi, kuliner, dan pariwisata akan ikut terdorong,” terang Budisatrio.
Fraksi Gerindra menilai pendekatan ini sejalan dengan visi ekonomi inklusif Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat kelas menengah dan ekonomi rentan.
“Kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia terletak pada daya beli masyarakat yang terus dijaga. Saat konsumsi naik, sektor produksi, distribusi, dan layanan pun ikut tumbuh. Ini adalah stimulus yang dirasakan langsung oleh rakyat di kehidupan sehari-hari,” tambahnya.
Namun, tak sekadar mendukung, Budisatrio juga menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan aktif mengawal pelaksanaan stimulus ini agar tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran.
“Kami akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, termasuk evaluasi distribusi, efektivitas program, dan sinergi antar kementerian. Pengawasan DPR adalah kunci agar program ini benar-benar sampai ke tangan rakyat,” pungkasnya.
Dengan injeksi fiskal ini, pemerintah diharapkan mampu menahan perlambatan ekonomi sekaligus memberikan napas baru bagi sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
