HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI), Gurun Arisastra merespons rencana komposisi pembentukan kabinet Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Gurun Arisastra berharap yang menjadi pembantu presiden periode selanjutnya adalah para figur terbaik bangsa yang memiliki rekam jejak prestasi dan kemampuan menyelesaikan masalah yang baik.
“Komposisi Menteri itu keputusan Prerogatif Presiden Terpilih, tentu kita hormati itu,” kata Gurun dalam keterangannya kepada Holopis.com, Jumat (11/10).
“Namun kita berharap didasarkan pada pertimbangan merujuk pada figur berprestasi dan memiliki rekam jejak kemampuan menyelesaikan masalah bangsa, serta berintegritas pada rakyat dan konstitusi,” sambungnya.
Dalam hal ini, Gurun menyoroti sosok Budi Arie Setiadi dan Nadiem Anwar Makarim yang dinilai tidak layak kembali menjabat posisi menteri pada kabinet Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Apalagi jika dilihat dari rekam jejaknya, dua sosok menteri di Kabinet Indonesia Maju kepemimpinan Presiden Jokowi tersebut cukup bermasalah, khususnya di wilayah strategis.
“Menkominfo Budi Arie dan Mendikbud Nadiem Makarim tidak layak kembali jadi Menteri, kita lihat dan amati, begitu banyak masalah yang ada justru tidak terselesaikan. Ini rekam jejak perlu menjadi catatan untuk kabinet pemerintahan selanjutnya,” ujar Gurun.
Advokat muda ini pun mengatakan, bahwa masalah yang tidak terselesaikan oleh Kemendikbud seperti tingginya biaya pendidikan, tidak meratanya fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru, komersial biaya pendidikan yang tinggi tidak terselesaikan, kampus negeri justru lebih mahal dibanding kampus swasta, masalah UKT, lalu fasilitas di daerah yang tidak merata, kesejahteraan guru yang masih tidak teratasi, bahkan masalah tidak transparansinya penggunaan anggaran,” terangnya.
“Bahkan diketahui Menteri Nadiem jarang ke kantor dan tidak ke daerah merupakan sikap kepemimpinan yang kurang profesional menggali masalah untuk menyelesaikan masalah,” sambungnya.
Sedangkan Gurun menilai kinerja Menkominfo Budi Arie Setiadi juga banyak terjadi masalah dan hingga sampai dengan saat ini tidak terselesaikan. Salah satunya adalah kemampuan dan integritas Ketua Umum ProJo tersebut dalam menuntaskan amanat Presiden Jokowi dalam pemberantasan judi online dan prostitusi online di Indonesia.
Dan yang teranyar adalah, buruknya kemampuan leadership Budi Arie dalam memastikan pengelolaan keamanan data di dalam negeri. Terbukti berbagai kasus kebocoran data mulai dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang rusak total hingga 90 persen lebih, dan bobolnya data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
“Kita amati Menkominfo Budi Arie ada banyak masalah dan gagal menyelesaikan, seperti bobolnya pusat data nasional, maraknya judi online dan prostitusi online menyebabkan kerusakan ekonomi dan masalah rumah tangga, hingga kalangan remaja sampai dewasa tingkat kriminalitas akibat ini masih tinggi,” tandasnya.
“Ini masalah tidak terselesaikan, maka rekam jejak ini perlu jadi catatan untuk tidak memilihnya kembali,” pungkasnya.
