HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pihak Istana menepis anggapan bahwa Presiden Jokowi (Joko Widodo) sengaja menghindar soal penandatangan Keppres pemindahan Ibu Kota Negara.
Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana tidak terima jika Jokowi berupaya cuci tangan dan lempar tanggung jawab ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ari menegaskan, apa yang dilakukan Jokowi sebagai upaya berkelanjutan ke pemerintahan selanjutnya.
“Enggak. Ini adalah suatu proses yang berkelanjutan. Membangun ibu kota tidak bisa hanya dalam satu sampai dua tahun. Ini adalah proses yang kompleks, tidak hanya terkait ibu kota atau pusat pemerintahan, tetapi juga seluruh ekosistemnya,” kata Ari dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (9/10).
Status ibu kota negara pun diketahui sampai saat ini masih disandang oleh Jakarta, sesuai dengan Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang diundangkan pada 25 April 2024.
Sehingga nantinya ditegaskan Ari, Keppres pemindahan Ibu Kota itu akan dilakukan oleh Prabowo Subianto setelah definitif menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Saya mendengar sudah ada penjelasan dari Pak Prabowo, dan itu sudah dikonfirmasi,” ujarnya.
Ari menjelaskan, sebagai bagian dari transisi pemerintahan, hal itu merupakan komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan. Ia juga menyebutkan perlu melihat situasi di lapangan dan tahapan-tahapan dalam proses pembangunan sebagai pertimbangan.
“Apakah itu bisa dikeluarkan sekarang atau nanti? Saat ini, seperti yang disampaikan presiden, proses sedang berjalan dan kita ingat ini adalah sebuah keberlanjutan. Siapa pun presidennya nanti, akan menjalankan kewajibannya, dan itu sudah menjadi komitmen yang kuat,” pungkasnya.
Presiden Jokowi memberikan penjelasan perihal belum juga ditandatanganinya Keppres pemindahan Ibu Kota ke IKN, Kalimantan Timur.
Mulanya Jokowi kembali mengulang penjelasan bahwa pemindahan Ibu Kota terbilang sangat tidak mudah dan memerlukan proses yang panjang.
“Memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja. tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, ekosistem itu harus jadi,” kata Jokowi, Minggu (6/10).
Pemindahan Ibu Kota itu kemudian menurut Jokowi, berarti harus mempersiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan.
“Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak2 kita juga siap, sekolahan artinya juga dibutuhkan, dari TK-SD-SMP-SMA-SMK sampe universitas. Kemudian keramaian, restoran juga warung-warung yang juga itu diperlukan, kemudian juga masalah yang berkaitan dengan logistik di mana kita mencari sesuatu barang, dimana kita mencari sesuatu ingin beli barang, semua itu harus siap,” jelasnya.
“Kalau sekarang, apartemennya siap, tapi kantornya belum, trus mau apa?” sambungnya.
Oleh karena itu, Jokowi pun memastikan bahwa Keppres pemindahan IKN itu kemungkinan besar akan ditandatangani oleh Prabowo Subianto selaku Presiden Terpilih.
“Ya mestinya gitu, presiden yang baru, pak Prabowo,” tegasnya.
