HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah pesan terhadap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono.
Dalam pesannya, Kepala Negara itu menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur tersebut. Ia mewanti-wanti agar dalam penataan IKN, masyarakat sekitar merasa di usir dari tanah kelahirannya.
“Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi kalau bisa kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik,” ungkap Basuki dalam keterangan persnya, seperti dikutip Holopis.com, Senin (29/7).
Selain itu, Presiden Jokowi juga berpesan agar investasi di IKN dikelola dengan cepat dan efisien. Presiden mengingatkan pentingnya kelengkapan perjanjian kerja sama (PKS) sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya.
“Sehingga sekarang kalau dengan PKS mereka sudah mulai membayar kontribusi itu dan kita masukkan dalam rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh OIKN. Belum boleh dipakai,” ucap Basuki.
Terkait Badan Usaha Milik Otorita (BUMO), Basuki mengungkapkan bahwa badan usaha tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan dan menciptakan keramaian di IKN.
Adapun pengembangan dan penciptaan keramaian yang dimaksud, seperti membangun bisokop, theater, hingga pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun.
“Termasuk misalnya kebun binatang, maksudnya yang bangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMO. Jadi sudah lebih jelas lagi,” tutur Basuki.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi juga melaporkan tugasnya dalam menata transportasi di IKN, dimana ia mengungkapkan bahwa kereta api ringan (ART) telah tiba di Balikpapan dan akan diuji coba pada 5 Agustus 2024 mendatang.
Menhub Budi juga menyinggung terkait adanya potensi keterlambatan dalam pembangunan bandara di IKN. Namun Jokowi, kata dia, menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.
“Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah,” tandasnya.
