BerandaNewsPolhukamUang Operasional Prajurit TNI di Papua Diusulkan Naik

Uang Operasional Prajurit TNI di Papua Diusulkan Naik

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Panglima TNI dan Komisi I DPR RI melakukan rapat untuk melakukan pembahasan mengenai anggaran untuk kegiatan operasional militer, salah satunya untuk operasi di Papua.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, bahwa dari rapat tersebut muncul usulan untuk menaikkan biaya operasional prajurit TNI, namun khusus wilayah Papua.

“Tadi kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka,” kata Meutya dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (10/7).

Meutya mengatakan biaya operasional prajurit di Papua akan ditambah Rp 97 ribu. Tambahan biaya itu dihitung per hari mengingat mahalnya biaya hidup di daerah tersebut.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Kan di sana mahal-mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, permasalahan pinjaman dalam negeri khusus untuk permasalahan di Papua juga dibahas di dalam RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi I. Sebab, operasional prajurit harus benar-benar dibahas secara intensif untuk mendapatkan kesepemahaman.

“PDN fokus anggarannya untuk menangani Papua, karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif,” ungkap Agus.

Agus mengatakan permasalahan di Papua sangat kompleks. Selain ada gerakan separatis, ada juga masalah kesejahteraan masyarakat di Papua. Sehingga ia patut untuk memperhatikan hal ini secara mendalam sehingga prajurit bisa tetap optimal menjalankan tugas negara di Indonesia bagian Timur itu.

“Permasalahannya juga sangat kompleks. Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat di sana juga,” tukasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Muhaimin Resmi Dijebloskan ke Penjara Mulai Hari Ini

Tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif atau Ucu saat dipajang dalam konferensi pers penahanan oleh KPK hari ini.

Terbukti Terima Suap Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menko Polhukam Tegaskan Transformasi Digital Bagi Polri Bukan Opsi, Tapi Keharusan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menekankan, bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terutama dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Ditangkap di Banten, KPK Sebut Muhaimin Kerap Mangkir Panggilan Pemeriksaan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Muhaimin Syarif, tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba pada hari Selasa (16/7).

Polres Metro Bekasi Tangkap 30 Pelaku Tawuran, Belasan Sajam Diamankan

Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menangkap sedikitnya 30 orang dalam kasus tawuran hanya dalam kurun waktu enam bulan atau 1 semester saja.

Bey Machmudin Ajak Pemuda dan LSM Jadi Agen Antikorupsi

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengajak kepada seluruh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjadi agen perubahan dan pelopor antikorupsi di lingkungannya masing-masing.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS