BerandaNewsPolhukamProDem Sulsel Minta Polrestabes Makassar Bebaskan 8 Aktivis KAMRI, Tolak Kriminalisasi

ProDem Sulsel Minta Polrestabes Makassar Bebaskan 8 Aktivis KAMRI, Tolak Kriminalisasi

HOLOPIS.COM, MAKASSAR – Koordinator Wilayah Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau ProDem Sulawesi Selatan, Ibrahim Mappasomba memprotes adanya penetapan tersangka terhadap 8 (delapan) orang aktivis KAMRI oleh Kapolrestabes Makassar.

“Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak untuk menyatakan pendapat, sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” kata Ibrahim dalam kepada Holopis.com, Rabu (10/7).

Jika negara masih menjunjung tinggi nilai demokrasi, ia menganggap bahwa tak sepatutnya aparat kepolisian melakukan tindakan yang justru bisa mencoreng esensi dari demokrasi tersebut.

Sebab kata dia, kedelapan aktivis Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) tersebut hanya menyampaikan keresahan dan keluhan masyarakat terkait dengan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang dinilai bermasalah itu.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Sangat disayangkan, sikap pimpinan Polrestabes yang telah mentersangkakan 8 aktivis KAMRI yang telah melakukan aksi unjuk rasa penolakan TAPERA di Jalan Sultan Alauddin Senin, 8 Juli 2024 lalu,” ujarnya.

Lantas, ia juga menyayangkan bagaimana perlakuan anggota kepolisian dari Polrestabes Makassar yang melakukan pembubaran paksa kepada para aktivis Mahasiswa. Di mana kata Ibrahim, terlihat jelas tindakan represif terjadi.

“Dengan beredarnya video di media sosial, kita bisa lihat tindakan aparat Kepolisian membubarkan massa aksi dengan cara represif terhadap sejumlah aktivis KAMRI dan tidak mengedepankan pendekatan secara persuasif dan humanis terhadap para peserta aksi demonstran,” tandasnya.

“Tentunya dengan hal demikian pihak kepolisian saya anggap telah mencederai nilai-nilai demokrasi di Indonesia,” sambung Ibrahim.

Oleh sebab itu, Ibrahim pun menyatakan penolakan dengan tegas segala bentuk sikap dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Khususnya dalam konteks perkara yang menyeret 8 aktivis KAMRI tersebut.

“Karena sejatinya negara menjamin akses dan keamanan atas seluruh bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, termasuk dalam hal kebebasan memberikan pendapat di muka umum, serta menganalisis bagaimana seharusnya wewenang Polri terhadap penanganan unjuk rasa dilaksanakan,” tegasnya.

Ibrahim Mappasomba juga menegaskan akan segera melakukan pendalaman terkait video yang beredar, apakah ada anggota Polri yang melakukan tindakan kekerasan terhadap kader KAMRI.

Apabila memang benar ada tindakan represifitas dari aparat keamanan tersebut, ia pastikan akan memproses kasus ini sampai ditemukan unsur keadilan di dalamnya.

“Jika itu ada, maka tentunya kami mahasiswa Pro Demokrasi akan melakukan langkah hukum dan tentunya akan menjadi gerakan aksi yang berjilid-jilid,” pungkasnya.

Polisi Tangkap 8 Aktivis Mahasiswa

Sebelumnya diberitakan, bahwa polisi telah menangkap delapan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa berakhir ricuh di depan Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar). Salah satunya adalah pelaku yang membanting anggota Bhabinkamtibmas Polsek Rappocini, Bripka Sulaiman hingga terluka.

Penangkapan terhadap para mahasiswa ini dilakukan oleh pihak Polsek Rappocini dan Samapta Polrestabes Makassar, pada Senin (8/7) sore. Para pendemo itu dari Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI).

“Adapun pengunjuk rasa dari KAMRI, aliansi KAMRI berjumlah delapan orang termasuk salah satu pelaku utama yang ditangkap,” ujar Kapolsek Rappocini, AKP Mustari Alam kepada wartawan, Senin (8/7).

Mustari menyebut, para mahasiswa ini berunjuk rasa dengan membawa isu terkait dengan penolakan terhadap Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Mereka juga meminta diwujudkannya pendidikan gratis.

“Isunya setop perampasan lingkungan hidup, menolak keras kebijakan Tapera yang menyengsarakan rakyat dan mewujudkan pendidikan gratis dan setop pembungkaman demokrasi,” sebut Mustari.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Muhaimin Resmi Dijebloskan ke Penjara Mulai Hari Ini

Tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif atau Ucu saat dipajang dalam konferensi pers penahanan oleh KPK hari ini.

Terbukti Terima Suap Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menko Polhukam Tegaskan Transformasi Digital Bagi Polri Bukan Opsi, Tapi Keharusan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menekankan, bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terutama dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Ditangkap di Banten, KPK Sebut Muhaimin Kerap Mangkir Panggilan Pemeriksaan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Muhaimin Syarif, tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba pada hari Selasa (16/7).

Polres Metro Bekasi Tangkap 30 Pelaku Tawuran, Belasan Sajam Diamankan

Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menangkap sedikitnya 30 orang dalam kasus tawuran hanya dalam kurun waktu enam bulan atau 1 semester saja.

Bey Machmudin Ajak Pemuda dan LSM Jadi Agen Antikorupsi

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengajak kepada seluruh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjadi agen perubahan dan pelopor antikorupsi di lingkungannya masing-masing.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS