BerandaNewsPolhukamJokowi Hormati Putusan DKPP soal Hasyim Asyari, Janji Pilkada 2024 Tetap Lancar

Jokowi Hormati Putusan DKPP soal Hasyim Asyari, Janji Pilkada 2024 Tetap Lancar

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pihaknya sangat menghormati putusan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait dengan pemecatan Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU RI.

“Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan,” kata Jokowi dalam keterangannya di Sulawesi Selatan, Kamis (4/7) seperti dikutip Holopis.com.

Persoalan amanat vonis DKPP yang memberikan waktu kepada pemerintah untuk memberhentikan Hasyim dalam kurun waktu maksimal 7 hari setelah putusan vonis dibacakan, Jokowi menyatakan hal itu masih dalam proses. Sebab, Keputusan Presiden (Keppres) terkait pencopotan Hasyim masih dalam tahap administrasi.

“Keppres belum masuk ke meja saja, dan ini proses, proses administrasi,” ujarnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

Ia juga menyatakan akan menandatangani Keppres tersebut jika sudah sampai ke tangannya.

“Biasa saja (proses administrasi -red),” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung berjalannya agenda kepemiluan yang tengah dijalankan oleh KPU RI. Sekaligus memastikan bahwa Pilkada 2024 tetap berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

“Pemerintah akan memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar nantinya, jujur dan adil,” pungkasnya.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Hasyim Asyari mendapatkan vonis pemecatan dari DKPP dalam sidang pelanggaran kode etik berat, berupa perbuatan asusila. Di mana dalam kasus itu, Hasyim dinyatakan bersalah telah melakukan persetubuhan paksa dengan anggota PPLN Belanda, bernama Cindra Aditi Tejakinkin.

“Memutuskan, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan dibacakan,” kata Ketua Majelis Sidang, Heddy Lugito, Rabu (3/7).

Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, para komisioner KPU telah melakukan rapat pleno untuk menentukan siapa yang akan menjadi “imam” dari lembaga tersebut, sehingga proses Pilkada 2024 tetap bisa dijalankan dengan baik.

Keputusannya, Mochammad Afifuddin ditetapkan sebagai Plt Ketua KPU RI sampai ditetapkannya Ketua KPU definitif oleh Presiden. Hal ini seperti disampaikan oleh Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz.

“Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat, kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada pak Mochammad Afifuddin untuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua KPU,” kata Mellaz, Kamis (4/7).

Mellaz menjelaskan bahwa penunjukan Afifuddin adalah langkah strategis untuk memastikan kelancaran operasional KPU dan kelangsungan tugas-tugas organisasi hingga Ketua KPU definitif dipilih.

“Untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif,” ucapnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Pegi Setiawan Tegaskan Gak Kenal Aep Saksi Kasus Vina Cirebon

Pegi Setiawan secara terang-terangan menegaskan bahwa dirinya memang tidak mengenali Aep selaku saksi mata kasus Vina Cirebon. Bahkan, Pegi juga merasa bingung mengapa Aep mengenali dirinya.

Walkot Semarang Mbak Ita Dicegah ke Luar Negeri, Jadi Tersangka KPK?

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya ada tiga...

Ingat! Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan Tak Akan Dilantik

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan dilantik, apabila belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang Resmi Bebas Hari Ini

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang telah resmi keluar dari penjara, dan kembali menghirup udara bebas pada hari ini, Rabu (17/7).

Muhaimin Resmi Dijebloskan ke Penjara Mulai Hari Ini

Tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif atau Ucu saat dipajang dalam konferensi pers penahanan oleh KPK hari ini.

Terbukti Terima Suap Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS