BerandaNewsPolhukamHabib Syakur Sarankan Cindra Lanjut ke Polisi Usai Sukses Bikin Hasyim Asyari...

Habib Syakur Sarankan Cindra Lanjut ke Polisi Usai Sukses Bikin Hasyim Asyari Dipecat

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid memberikan respons atas kasus yang menyeret Hasyim Asyari di DKPP hingga berujung pemecatan dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI.

Menurutnya, publik wajar ketika memandang kasus ini dalam kacamata beragam. Sebab, kasus ini cukup menarik dan memicu banyak spekulasi dari banyak kalangan.

“Saya melihatnya dari aspek luar, apakah benar ada insiden persetubuhan itu, jika ada maka benarkah atas dasar paksaan. Pun jika tidak, mengapa sampai ada vonis dari DKPP,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Jumat (5/7).

Jika merujuk pada materi vonis yang dibacakan oleh DKPP dalam sidang yang berlangsung pada Rabu, 3 Juli 2024 lalu, tidak ada gambaran secara jelas bahwa ada paksaan dalam hubungan badan antara Cindra Aditi Tejakinkin dengan Hasyim Asyari.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Tidak ada paksaan, keran seharusnya korban harusnya meronta dan membuat laporan polisi jika benar ada insiden pemerkosaan. Paling tidak ke Polisi Den Haag karena locus delicti-nya ada di sana,” ujarnya.

Kemudian, ia juga cukup heran mengapa Cindra baru saat ini muncul ke publik dengan menghadiri langsung persidangan pembacaan vonis Hasyim Asyari tersebut. Padahal sebelumnya, ia terkesan sangat bersikeras untuk menutupi identitasnya dengan inisial CAT.

“Satu aspek kita perlu mengapresiasi keberanian dan ketegaran CAT ini berani tampil di publik dan dengan wajah tanpa sensor ya, bisa menginspirasi wanita-wanita lain untuk speak up dengan kejahatan seksual yang dialami. Tapi di aspek lain, ini seperti kurang make sense saja,” tegasnya.

Kemudian, Habib Syakur juga memandang bahwa kelanjutan kasus pidana bisa sangat terbuka dilakukan CAT kepada Hasyim Asyari. Apalagi kasus ini telah diputus dalam sidang DKPP sebagai bentuk pelanggaran etik berat.

Sehingga menurutnya, CAT perlu membuat laporan polisi dan memperkarakan kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk dan memperkeruh asumsi publik dalam melihat perkara ini.

“Setelah DKPP, kalau CAT tidak lapor polisi maka patut diduga bahwa ini tidak natural kasusnya ya. Karena ketika ini kejahatan seksual, tentu masuk ke delik pidana dan ini harus ditindaklanjuti agar tidak menjadi perseden buruk,” tuturnya.

Apalagi kata Habib Syakur, kasus ini bisa berdampak serius kepada Hasyim Asyari. Sebagai akademisi dari Universitas Diponegoro, sekaligus kader Banser NU.

“Ya jelas, ini bisa berdampak meluas. Ia bisa dipecat dari statusnya sebagai dosen, kemudian citranya di masyarakat akan buruk. Bahkan bisa berdampak ke haromisasi dengan keluarga ya,” tukasnya.

Oleh sebab itu, kelanjutan dari kasus ini diyakini akan menjadi perhatian serius oleh masyarakat. Apakah cukup selesai di DKPP saja, atau akan berlanjut ke proses hukum lainnya. Apalagi dalam kasus dugaan asusila ini, Hasyim Asyari tidak hanya sekali terjadi, di mana sebelumnya ia juga pernah disidang di DKPP dalam kasus pelecehan seksual kepada Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein alias ‘Wanita Emas’.

“Artinya ini kan bukan kasus pertama kali, artinya sudah kedua kalinya. Jadi harusnya ini berproses lanjut ke meja hijau lainnya. CAT lapor polisi, kalau tidak ya patut diduga ini ada udang di balik batu,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Muhaimin Resmi Dijebloskan ke Penjara Mulai Hari Ini

Tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif atau Ucu saat dipajang dalam konferensi pers penahanan oleh KPK hari ini.

Terbukti Terima Suap Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menko Polhukam Tegaskan Transformasi Digital Bagi Polri Bukan Opsi, Tapi Keharusan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menekankan, bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terutama dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Polri.

Ditangkap di Banten, KPK Sebut Muhaimin Kerap Mangkir Panggilan Pemeriksaan

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Muhaimin Syarif, tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba pada hari Selasa (16/7).

Polres Metro Bekasi Tangkap 30 Pelaku Tawuran, Belasan Sajam Diamankan

Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah berhasil menangkap sedikitnya 30 orang dalam kasus tawuran hanya dalam kurun waktu enam bulan atau 1 semester saja.

Bey Machmudin Ajak Pemuda dan LSM Jadi Agen Antikorupsi

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengajak kepada seluruh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjadi agen perubahan dan pelopor antikorupsi di lingkungannya masing-masing.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS