BerandaNewsPolhukamMKD Ogah Beberkan Nama Anggota DPR Main Judi Online

MKD Ogah Beberkan Nama Anggota DPR Main Judi Online

HOLOPIS.COM, JAKARTA – MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) bersikeras untuk tetap menyembunyikan nama anggota DPR yang diduga terlibat kegiatan judi online.

Ketua MKD, Adang Daradjatun berdalih bahwa dirinya harus melakukan konfirmasi dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR terlebih dahulu sebelum membeberkan nama-nama tersebut.

“Kan kita harus bicara dengan Sekretariat Jenderal, enggak boleh ya,” kata Adang Daradjatun pada Selasa (2/7) seperti dikutip Holopis.com.

Padahal, Adang menyebut bahwa pihaknya sudah menerima nama tersebut berdasarkan surat dari Ketua Satgas Judi Online, Hadi Tjahjanto.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Jadi ternyata setelah surat resmi itu dipelajari memang ada dua anggota dewan perwakilan rakyat dilaporkan bermain judi, terduga ya, dan jumlah karyawan DPR itu sebanyak 58 orang,” ungkapnya.

Adang menambahkan, MKD akan segera meminta keterangan lebih lanjut kepada anggota DPR yang bermain judi online.

“Jadi penegasannya gitu ya, dua anggota dewan memang betul dilaporkan, kita akan klarifikasi dahulu, secepatnya ya,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan Holopis.com, PPATK melaporkan setidaknya 1.000 lebih anggota DPR/DPRD hingga pegawai di Sekretariat Jenderal DPR/DPRD terindikasi bermain judi online.

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana mengaku, bahwa pihaknya telah mengantongi data lengkap para wakil rakyat, berikut jajaran pegawai di parlemen yang melakukan aktivitas terlarang tersebut.

“Jadi yang memang diprotet di PPATK sekian ribu orang adalah anggota DPR RI di sini, lalu kemudian DPRD, dan Setjen sini dan beberapa sekretariat DPRD. Itu angkanya masif,” kata Ivan.

“Nama, domisili, kediaman, nomor handphone, tanggal lahir, semua ada di sini lengkap. Dia transaksi di wilayah mana saja ada lengkap,” tambahnya.

Temukan kami juga di Google News
Editor : Muhammad Ibnu Idris

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Walkot Semarang Mbak Ita Dicegah ke Luar Negeri, Jadi Tersangka KPK?

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya ada tiga...

Ingat! Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan Tak Akan Dilantik

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan dilantik, apabila belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang Resmi Bebas Hari Ini

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang telah resmi keluar dari penjara, dan kembali menghirup udara bebas pada hari ini, Rabu (17/7).

Muhaimin Resmi Dijebloskan ke Penjara Mulai Hari Ini

Tersangka kasus dugaan suap kepada mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, Muhaimin Syarif atau Ucu saat dipajang dalam konferensi pers penahanan oleh KPK hari ini.

Terbukti Terima Suap Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Divonis 4,5 Tahun Penjara

Mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, dengan hukuman empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.

Menko Polhukam Tegaskan Transformasi Digital Bagi Polri Bukan Opsi, Tapi Keharusan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto menekankan, bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Terutama dalam meningkatkan partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Polri.
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS