HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Habib Muannas Alaidid memberikan sentilan keras kepada Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut, bahwa apa yang disampaikan dalam sebuah sesi wawancara adalah bagian dari tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan politik.
Menurut Muannas, apa yang disampaikan Hasto dalam sebuah wawancara eksklusif di salah satu media swasta di Indonesia tersebut bukanlah pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh PDIP sebagai organisasi kepartaian di Indonesia.
Justru kata Muannas, apa yang disampaikan Hasto bisa memiliki kecenderungan pelanggaran tindak pidana.
“Menyebarkan hoaks bukan pendidikan politik, tapi tindak pidana,” kata Muannas dalam keterangannya di Polda Metro Jaya seperti dikutip Holopis.com, Rabu (5/6).
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa pada hari Selasa 4 Juni 2024 pada pukul 10.00 WIB pagi di Mapolda Metro Jaya. Kedatangan Hasto tersebut adalah untuk memenuhi panggilan tim penyidik dari Sub Direktorat I Keamanan Negara Reskrimum Polda Metro Jaya.
Diklaim Hasto, pemanggilan tersebut adalah terkait dengan pernyataannya di salah satu media swasta nasional tentang Pilpres 2024.
“Saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya di dalam wawancara di media TV nasional, dan mungkin ada beberapa pernyataan lainnya,” kata Hasto, Selasa (4/6).
Kemudian, orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri tersebut mengklaim apa yang disampaikan di dalam sesi wawancara tersebut adalah sikap partai. Dan semua yang disampaikan tersebut adalah bagian dari rasa tanggung jawabnya untuk memberikan pendidikan politik kepada semua pihak.
“Sebenarnya saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi partai, karena PDI Perjuangan adalah partai yang sah menurut undang-undang, sehingga fungsi-fungsi itu melekat dan menurut ADRT partai juga saya jalankan untuk menyatakan hal-hal yang terkait dengan sikap politik partai,” ujarnya.
JSON Script
Lantas mengapa Muannas Alaidid menduga bahwa Hasto melakukan pembohongan publik alias hoaks besar dan tak bisa dipertanggungjawabkan di dalam konten wawancara dengan media swasta nasional itu.
Sebab di dalam bagian materi wawancara, Hasto menyebut bahwa Pilpres 2024 sudah diketahui hasilnya jauh-jauh hari. Bahkan ia menyebut jika ahli IT dari pihak PDIP telah melakukan audit forensik terhadap sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP) milik KPU, kemudian tim IT tersebut menemukan sebuah JSON-Script yang bertugas untuk memanipulasi angka perolehan suara sehingga nyaris sesuai dengan hasil yang disampaikan peneliti politik, yakni Muhammad Qodari.
Berikut adalah statemen Hasto ;
“Pemilu kali ini kan juga sebenarnya udah diketahui hasilnya. Muhammad Qodari misalnya menyatakan tanggal 5 Januari bagaimana Ganjar-Mahfud hanya mendapatkan 17%. Dan ini ternyata sesuai dengan hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap dari KPU di mana dipasang JSON script yang mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud. Padahal ketika ahli IT ini melakukan normalisasi terhadap JSON Script pada tanggal 16 Februari jam 02.00 pagi, itu perolehan Ganjar-Mahfud itu 33%, Pak Prabowo masih 43%. Dari hasil audit forensik ini, ini seharusnya dua putaran, nggak ada logika satu putaran,” ucap Hasto.
