HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Hal ini disampaikan Sugeng pasca adanya konflik yang terjadi antara warga adat Melayu Pulau Rempang dengan aparat keamanan yakni TNI dan Polri akibat implementasi proyek yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Bahlil Lahadalia itu.
“Agar Presiden Joko Widodo meninjau ulang kawasan Rempang Eco-City, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai Proyek Strategis Nasional,” kata Sugeng dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Minggu (17/9).
Apa pun proyek nasional yang dijalankan oleh pemerintah, jangan sampai justru merugikan masyarakat. Sebab, tujuan penguasaan lahan seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Dengan berpegang pada prinsip hak menguasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” sambungnya.
Paling tidak untuk saat ini, Sugeng menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk turun langsung mendengarkan apa yang menjadi keluhan dan harapan rakyat setempat terhadap penggunaan lahan tersebut.
“Atau setidaknya turun langsung mendengar keluhan masyarakat Rempang Galang, bukan malah memerintahkan kepala BKPM atau menteri investasi Bahlil Lahadalia yang malah melontarkan tuduhan pada negara lain atas konflik di Rempang Galang karena represi aparat keamanan,” tuturnya.
