Selasa, 25 Juni 2024
BerandaNewsPolhukamLMND : Demokrasi Indonesia Saat Ini Mandek dan Ugal-ugalan

LMND : Demokrasi Indonesia Saat Ini Mandek dan Ugal-ugalan

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presidium Komite Penyelamat Ideologi, Politik, Organisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (KP-IPO LMND), Mesak Habari, menilai, demokrasi Indonesia saat ini tengah mandek dan ugal-ugalan buntut dari krisis kapitalisme yang sudah akut.

Sehingga kata Mesak, untuk memulihkan keadaan, Kapitalisme membabi buta menjalankan sistemnya dan negara ikut terbawa arus.

Itulah mengapa dalam analisa Mesak, negara tidak hadir untuk melindungi kepentingan rakyatnya, tetapi malah melayani kepentingan Kapitalisme global.

“Kapitalisme tengah menuju kehancurannya. Namun teoritikus mereka masih percaya bahwa sistem ini masih bisa pulih. Tapi proses pemulihannya menerobos aturan main demokrasi,” kata Mesak saat pidato pembukaan Kongres Persatuan di Hotel Kutaraja, Jakarta, Rabu, (15/02).

Penerbit Iklan Google Adsense

“Represifitas terhadap gerakan rakyat tinggi, partisipasi politik rakyat dibatasi, dan kebijakan yang diambil negara kerap tak demokratis,” sambung Mesak.

Dalam situasi seperti inilah kata Mesak Kongres Persatuan LMND harus melahirkan gagasan baru dan jalan keluar untuk Indonesia agar berdaulat dan tidak didikte asing.

Dikonfirmasi terpisah, ketua pelaksana Kongres, Abu Bakar menambahkan, Kongres persatuan tersebut akan berlansung hingga Jum’at, 17 Februari 2023 dan merumuskan beberapa hal penting sebelum memilih ketua umum yang baru.

Abu tidak mendetailkan hal penting dimaksud. Namun beberapa diantaranya Kongres akan membahas situasi Internasional dan Nasional.

“Sampai hari Jumat besok. Pembahasannya panjang, tapi situasi Internasional dan Nasional akan masuk pembahaan,” ujar Abu.

Abu menyebut bahwa Kongres adalah forum tertinggi di Internal LMND yang diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota di tingkatan wilayah, kota dan komisatiat.

Dalam laporannya saat sambutan pembuka dijelaskan Abu, kepesertaan Kongres diikuti mayoritas wilayah antara lain: Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Malut, Sulteng, Sultra, NTB, NTT, Bali, Kalbar, Sulut dan Sulsel yang jumlah totalnya 200 orang.

Hadir dalam pembukaan Kongres beberapa tokoh pergeralan seperti Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang juga eks Ketum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono, organisasi sekawan seperti SRMI, FNPBI, STN, Jaker dan Suluh Perempuan, para aktivis dari GMNI, GMKI dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) serta delegasi dari Kementrian LHK.

Acara Kongres dibuka langsung Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono.

Temukan kami juga di Google News
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono
BERITA LAINNYA

Tindaklanjuti Putusan PT Jakarta, Gazalba Saleh Kembali Dijebloskan KPK ke Bui ? 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang membatalkan putusan sela majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang membebaskan Gazalba Saleh.

KPK Minta 3 Orang Dicegah Keluar Negeri Gegara Terseret Kasus Korupsi APD di Kemenkes

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Ketiga pihak yang dicegah terdiri dari ; seorang orang dokter dan dua pihak swasta.

Hotman Sebut Banyak Masyarakat Khawatir Data Perbankan Kena Dampak Ransomware PDNS

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mengaku mendapatkan pertanyaan banyak dari masyarakat pasca insiden Pusat Data Nasional Sementara yang diserang oleh peretas...

SYL Pastikan Firli Bahuri Terima Duit Rp1,3 M

Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku telah memberikan uang kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar.

Serangan Ransomware Pusat Data Nasional Harus Jadi Bahan Evaluasi BSSN

Menurut Hasbil, justru pihak yang paling bertanggung jawab atas bobolnya data dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tersebut adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Eks Penyidik Sentil Alex, KPK Bukan Lembaga Penghibur

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap memberikan kritikan pedas kepada Komisioner KPK Alexander Marwata yang menyebut bahwa OTT adalah agenda hiburan untuk masyarakat.

HOLOPIS FEEDS