HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi mengklaim proses penanganan hukum di Indonesia harus memiliki kesetaraan yang sama untuk semua masyarakat Indonesia.
Hal tersebut disinggung Jokowi saat menyampaikan pidato di Sidang Tahunan bersama MPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
“Perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin,” kata Jokowi, Selasa (16/8).
“Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu,” imbuhnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian juga membahas terkait keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik sebagai kunci.
“Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” klaimnya.
Selain itu, Jokowi juga mengklaim bahwa pemberantasan korupsi akan terus menjadi prioritas utama dari pemerintah saat ini.
“Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai,” ujarnya.
Mantan Walikota Solo itu kemudian memamerkan penyelamatan aset negara yang tertunda selama ini. Mulai dari kasus BLBI dan beberapa kasus lain yang masih terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil.
“Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” pamernya.




💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Memuat diskusi...