HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ibu kota di tengah dinamika ekonomi global.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemerintahan, Desa Apridini, mengatakan kebijakan ekonomi yang dijalankan Pramono Anung Wibowo diarahkan untuk memastikan perekonomian Jakarta tetap tumbuh kuat.
Hal tersebut disampaikan dalam acara bedah buku berjudul “Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo: Kerja Cepat, Tepat, dan Maslahat” yang digelar di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
“Tentu Pak Pram menginginkan perkembangan ekonomi ini terus tinggi. Karena itu melihat situasi global saat ini, kemudian melihat tantangan ekonomi, tentu ‘creative financing’ itu dibutuhkan,” kata Desa.
Menurutnya, penyelenggaraan berbagai event berskala besar menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus melibatkan lebih banyak pelaku usaha.
Salah satu program yang berhasil menarik perhatian adalah Jakarta Festive Wonder, yang menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, wisata, dan ekonomi kreatif.
Program tersebut terbukti mampu menciptakan perputaran ekonomi yang signifikan dalam waktu singkat.
“Dalam dua pekan terakhir pada Desember lalu, melalui ‘Jakarta Festive Wonder’, perputaran ekonomi Jakarta mencapai sekitar Rp15,25 triliun,” ujarnya.
Selain itu, momentum perayaan hari besar juga memberikan dampak ekonomi yang besar. Desa menyebut perayaan Chinese New Year atau Imlek misalnya, mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp9 triliun dalam waktu empat hari.
“Waktu perayaan Imlek, dalam empat hari itu perputaran (ekonomi) sekitar Rp9 triliun,” ujarnya.
Menurut Desa, perputaran ekonomi yang besar ini penting karena melibatkan banyak pelaku usaha serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Tentu pertumbuhan ekonomi seperti ini dan juga perputaran ekonomi yang dapat melibatkan banyak pengusaha dan juga banyak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, itu yang kita butuhkan,” katanya.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga menegaskan fokus kebijakan anggaran tetap pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial.
“Kalau bicara soal kebijakan Pak Pram terkait politik anggaran untuk APBD, tentu kita fokus pada pengeluaran yang sifatnya wajib atau mandatori seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Itu tidak boleh sama sekali terganggu,” kata Desa.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat konektivitas masyarakat melalui berbagai kebijakan seperti subsidi transportasi publik.
Menjelang Lebaran, Pemprov DKI bahkan menyiapkan program unik bernama “Mudik ke Jakarta” untuk mendorong aktivitas wisata dan konsumsi di ibu kota saat sebagian masyarakat bepergian keluar kota.
Program tersebut melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari hotel hingga tempat wisata.
“Misalnya, insentif hotel dari dua malam menjadi tiga malam, kemudian diskon tempat wisata dan juga diskon tempat-tempat belanja,” jelasnya.
Sementara itu, penulis buku tersebut, Aprilia Hariani, menyebut Jakarta kini sedang berada dalam fase transformasi besar setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.
“Jakarta sedang mengganti jubahnya dari ibu kota menjadi kota global,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif, termasuk pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 yang mencapai 5,21 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
