“Tetapi hak tersebut tidak boleh ditunggangi oleh narasi konfrontatif yang berpotensi memantik kegaduhan, merusak fasilitas negara, serta mengoyak rasa persatuan yang telah dirawat bangsa ini dengan susah payah,” kata Amri.
Menurut Amri, pihaknya menolak segala bentuk manuver yang mengatasnamakan aspirasi rakyat tetapi berpotensi menjurus pada provokasi, tindakan koersif, maupun ancaman terhadap simbol-simbol kenegaraan. Dia menilai pernyataan yang mengarah pada niat menyandera atau mengancam anggota DPR RI merupakan bentuk eskalasi yang tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi.
Amri mengatakan sejumlah daerah saat ini juga tengah menghadapi bencana, di antaranya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa serta masyarakat di Kalimantan yang menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk turut memfokuskan perhatian terhadap misi kemanusiaan.
Di sisi lain, KAMMI kubu Amri menegaskan tetap menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia tetap bersikukuh untuk menolak rencana aksi yang akan dilakukan oleh elemen kepemimpinan Supriyono alias Botok Pati dan Teguh Istiyanto itu.
“Meskipun demikian, dengan tegas kami menyatakan sikap menolak rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar di Gedung DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2026 oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB,” katanya.
