HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengakui bahwa banyak pekerjaan rumah untuk perbaikan internal yang harus dilakukan oleh Polri. Hal ini karena Polri dianggap perlu berbenah dalam aspek profesionalisme dan akuntabilitas lembaga.
Pandangan tersebut merupakan bagian dari kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat kepada institusi Kepolisian tersebut. Dan Dedi pun menyatakan jika organisasinya itu sangat terbuka dan mengakui kekurangannya.
Terlebih kata Komjen Pol Dedi, kesadaran publik terhadap pentingnya akuntabilitas aparat penegak hukum meningkat, terutama setelah terjadinya demonstrasi ricuh pada akhir Agustus 2025 yang menimbulkan korban jiwa.
“Tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri kini menjadi bagian dari gerakan nasional yang menekankan transparansi, empati, serta reformasi kelembagaan sebagai dasar untuk memulihkan kepercayaan publik,” kata Dedi dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).
Mantan Irwasum Polri ini pun menambahkan, bahwa aksi massa yang terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025 kemarin semakin memperlihatkan adanya krisis legitimasi terhadap Polri dan mendorong munculnya tuntutan reformasi secara struktural maupun kultural.
“Beberapa persoalan internal yang teridentifikasi mencakup lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas dalam penegakan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta budaya impunitas yang mengikis kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Polri telah menggelar dialog bersama berbagai tokoh masyarakat dan kalangan pakar untuk membahas langkah-langkah perbaikan institusi.
Dari hasil kajian koalisi masyarakat sipil, ditemukan sekitar 130 permasalahan yang dikelompokkan ke dalam 12 isu utama, meliputi pengawasan hukum, tata kelola sumber daya manusia (SDM), hingga pelayanan publik yang dinilai masih bersifat administratif.
Karena itu, Dedi menegaskan, Polri perlu memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas dengan fokus pada peningkatan pengawasan eksternal dan pengurangan tindakan represif.
“Praktik kepolisian di berbagai negara menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi, seperti body-worn camera, CCTV, serta sistem digital terintegrasi, untuk mendukung transparansi dan perlindungan hak asasi manusia,” ucapnya.
