HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penembakan tiga ASN/CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang menewaskan tiga orang mendapat sorotan dari Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI). Salah satu korban, Willi Mbuik (25), diketahui merupakan kader GMKI Cabang Kupang.
PP GMKI mendesak pemerintah mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan mengambil langkah tegas terhadap pelaku.
Ketua Umum PP GMKI Prima Surbakti menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Willi. Ia menyebut almarhum merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya.
“Almarhum Willi Mbuik adalah kader GMKI dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Keluarga besar GMKI berduka cita dan mengecam aksi penembakan terhadap korban,” kata Prima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Prima menilai penembakan terhadap warga sipil tidak bisa dibiarkan. Menurut dia, aksi kekerasan dan kerusakan terhadap pelayanan publik harus ditangani secara serius.
“Pemerintah segera mengusut tuntas, mengambil tindakan tegas, serta mengambil langkah konkret dan fokus menyelesaikan konflik serta menjaga stabilitas keamanan di Papua,” ujarnya.
GMKI juga mendorong Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz bersama jajaran TNI dan Polri mengejar para pelaku penembakan.
Namun, Prima menekankan tindakan tersebut harus dilakukan secara tegas dan terukur. Ia menyebut keamanan masyarakat Papua dan Indonesia harus menjadi prioritas.
Selain penegakan hukum, GMKI meminta pemerintah tetap membuka ruang untuk penyelesaian konflik melalui jalur damai.
Prima mendorong pendekatan sosial dan budaya dioptimalkan untuk menangani persoalan kekerasan yang selama ini terjadi di Papua.
Ia juga menyampaikan usulan agar pemerintah membuka dialog dengan OPM sebagai bagian dari upaya mencari jalan keluar atas konflik.
“Pemerintah membuka ruang dialog dengan OPM untuk mencari solusi menghentikan konflik secara transparan agar tidak ada lagi masyarakat sipil yang menjadi korban,” katanya.
Menurut Prima, penanganan keamanan dan upaya dialog perlu berjalan beriringan agar masyarakat sipil tidak terus menjadi korban.
