HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendorong bank Himbara untuk lebih berani menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor ekonomi kreatif tanpa keraguan. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Nusa Tenggara Barat, Kamis (21/5/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi penyaluran serta penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang turut melibatkan sejumlah mitra seperti BP BUMN, PT DAM, PT BRI, PT Jamkrindo, dan PT Askrindo.
Menurut Kawendra, KUR harus menjadi instrumen utama dalam memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang.
“Kita ingin melihat apakah penyaluran Kredit Usaha Rakyat ini sudah optimal atau belum. KUR harus benar-benar menjadi penyelamat bagi perekonomian masyarakat. Saya melihat BRI, Jamkrindo, dan Askrindo punya komitmen yang sama untuk membantu masyarakat di lapisan bawah agar bisa mandiri secara finansial lewat usaha yang mereka jalankan,” ujar Kawendra, Kamis (21/5/2026).
Ia menekankan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki karakter yang berbeda dari industri konvensional, sehingga tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan pembiayaan yang sama.
“KUR ekonomi kreatif ini jangan sampai menimbulkan keraguan di perbankan. Proses kreatif itu berbeda dengan industri lainnya, jadi memang harus ada perlakuan khusus. Kalau disamakan semua, tentu akan sangat berat bagi pelaku ekonomi kreatif,” katanya.
Soroti Dana Rp10 Triliun
Kawendra juga mengapresiasi pemerintah yang telah mengalokasikan Rp10 triliun untuk KUR ekonomi kreatif. Namun ia menilai, tantangan terbesar justru ada pada pola penyalurannya.
“Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk KUR ekonomi kreatif. Tinggal bagaimana pola penyalurannya disesuaikan supaya manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh pelaku ekonomi kreatif,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam sistem pembiayaan nasional. Menurutnya, akses permodalan tidak boleh hanya mudah bagi kelompok tertentu saja.
“Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sektor keuangan dan perbankan harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah, bukan hanya memberikan kemudahan luar biasa kepada kelompok atas saja,” ungkap Kawendra.
Kawendra juga mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dalam program KUR tanpa menghambat akses masyarakat kecil.
“Risiko gagal bayar dalam KUR pasti ada, tapi itu harus dikelola supaya risikonya bisa ditekan tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan,” tutupnya.
