JAKARTA – Kesalahan informasi dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto terkait sosok Susanah, warga Cileungsi, Kabupaten Bogor, mendapat sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya adalah dari inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid.
Habib Syakur menilai informasi yang dibacakan Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), merupakan persoalan serius. Terlebih, Prabowo menyampaikan informasi tersebut dengan merujuk pada teks yang terpampang di prompter.
Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan Susanah sebagai buruh harian yang bekerja mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram. Belakangan, informasi tersebut dipersoalkan karena Susanah diketahui bukan pengupas bawang dengan bayaran tersebut.
Menurut Habib Syakur, Susanah merupakan buruh jahit kain bekas yang menerima upah Rp700 per kilogram atau per ikat kain. Karena itu, ia menduga kesalahan tersebut berasal dari proses penyusunan materi pidato Presiden.
“Kesalahan informasi bahwa Ibu Susanah adalah pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu jelas bisa diduga kuat sebagai upaya sabotase pihak tertentu. Sebab Presiden dalam penyampaiannya jelas melihat prompter sebagai sumber informasi yang ia baca,” ujar Habib Syakur, Senin (17/8/2026).
“Dalam agenda resmi, Prabowo tidak boleh salah ucap, apalagi salah informasi faktual,” sambungnya.
Soroti Penyusun Materi Pidato
Habib Syakur menilai informasi yang keliru tersebut bukan sekadar kesalahan teknis biasa. Menurutnya, terdapat kesalahan fatal dalam proses penyusunan dan verifikasi materi yang akhirnya dibacakan Presiden dalam forum kenegaraan.
Ia mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan naskah tersebut, termasuk kemungkinan adanya persoalan di lingkungan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (BAKOM RI) maupun Sekretariat Negara (Setneg).
“Informasi salah fatal. Ibu Susanah bukan pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu. Tapi buruh jahit kain bekas dengan bayaran Rp700 per kilogram atau per ikat kain,” katanya.
Habib Syakur bahkan menyebut kemungkinan adanya pihak yang tidak sejalan dengan Presiden di lingkungan internal pemerintahan. Ia meminta dugaan tersebut tidak dianggap remeh karena kesalahan informasi yang disampaikan dalam pidato Presiden dapat berdampak terhadap kredibilitas kepala negara.
“Diduga ada musuh di dalam selimut, sehingga banyak sekali informasi penting yang ternyata salah dan diucapkan Presiden di forum resmi, bahkan forum kenegaraan yang tidak hanya diperhatikan serius oleh bangsa Indonesia, tapi bangsa negara lain,” tegasnya.
Minta Prabowo Evaluasi Internal
Habib Syakur mendorong Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyusunan, pemeriksaan, dan verifikasi materi pidato kepresidenan.
Menurut dia, kesalahan semacam itu tidak boleh berulang karena Presiden merupakan representasi resmi negara ketika menyampaikan pidato dalam forum kenegaraan.
“Prabowo harus segera mengevaluasi, karena ini persoalan serius dan berulang. Jangan sampai kasus semacam itu muncul lagi di pidato-pidato Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Ia mengingatkan, apabila kesalahan serupa terus terjadi, dampaknya bukan hanya menyangkut kualitas komunikasi pemerintah. Kredibilitas Presiden di mata masyarakat juga berpotensi terdampak dan dapat memicu kekecewaan publik.
