HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bukan lega, tawaran utang PT SMI justru ditolak kepala daerah. Ada pengalaman Tapanuli Tengah yang membuat skema ini mulai dipertanyakan.
Tawaran pemerintah untuk mencari jalan keluar dari tekanan anggaran daerah lewat pinjaman justru mendapat respons tak terduga.
Sejumlah kepala daerah memilih menolak opsi tersebut karena khawatir kewajiban baru malah membuat APBD semakin tercekik.
Skema yang ditawarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Pemerintah daerah yang membutuhkan dana pembangunan dapat memanfaatkan pinjaman tersebut sebagai alternatif ketika kemampuan anggaran terbatas.
Namun, pengalaman Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi salah satu alasan mengapa tawaran utang itu mulai dipertanyakan.
Tapanuli Tengah sebelumnya mengambil pinjaman daerah sebesar Rp70 miliar melalui PT SMI.
Pinjaman tersebut memiliki bunga 6,19 persen dengan tenor delapan tahun.
Masalahnya, pinjaman itu tidak berhenti pada pencairan dana.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus menyiapkan anggaran sekitar Rp11 miliar setiap tahun untuk membayar cicilan pokok dan bunga.
Pengembalian pinjaman juga menggunakan mekanisme pemotongan otomatis atau interception dari dana transfer pemerintah pusat.
Artinya, sebagian ruang fiskal daerah sudah harus dialokasikan untuk membayar kewajiban tersebut.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian ketika daerah saat ini menghadapi tekanan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
