JAKARTA — Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) meminta Polri mengusut tuntas kematian Bambang Setiyawan dalam rangkaian kerusuhan di Jakarta pada 27 Agustus 2026. Polri dinilai tidak cukup hanya menangkap orang-orang yang diduga terlibat pengeroyokan, tetapi juga perlu mengevaluasi keputusan dan pelaksanaan operasi pengamanan yang berlangsung saat itu.
FORSIBER menilai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengeroyokan dan pertanggungjawaban institusional Polri merupakan dua hal yang berbeda dan harus berjalan bersamaan.
“Massa yang memukul Bambang harus dihukum. Komando yang merencanakan, memerintahkan, dan mengendalikan operasi juga harus diperiksa,” demikian pernyataan FORSIBER dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/8/2026).
Menurut FORSIBER, penyidikan harus mengungkap secara menyeluruh siapa saja yang terlibat dalam pengeroyokan Bambang, termasuk pihak yang menyeret, memukul, membantu, memerintahkan, maupun pihak yang memiliki kewajiban dan kemampuan untuk mencegah kekerasan apabila terbukti melakukan pembiaran.
FORSIBER juga meminta polisi menganalisis seluruh bukti yang tersedia, termasuk rekaman video, CCTV, dokumentasi di lokasi, pakaian dan benda yang digunakan pelaku, kendaraan yang membawa kelompok ke lokasi, hingga komunikasi para pihak sesuai ketentuan hukum.
“Kecepatan polisi mengidentifikasi pelaku perusakan fasilitas harus diikuti keberanian yang sama untuk mengungkap pelaku yang merenggut nyawa. Jangan sampai kamera yang rusak memperoleh perhatian lebih besar daripada manusia yang meninggal,” tegasnya.
Minta Rantai Komando Diperiksa
Selain pelaku di lapangan, FORSIBER meminta rantai komando operasi pengamanan turut diperiksa. Hal itu diperlukan untuk mengetahui dasar keputusan dan strategi pembubaran massa yang kemudian menyebabkan pergerakan massa hingga kawasan Slipi dan Pejompongan.
Polri diminta menjelaskan siapa yang memerintahkan pergerakan atau pemukulmunduran massa dari kawasan DPR menuju Slipi dan Pejompongan, apa dasar keputusan tersebut, serta bagaimana pemetaan risiko dan perlindungan terhadap warga sipil disiapkan.
Dokumen rencana operasi, pembagian zona pengamanan, rekaman komunikasi radio, laporan perwira pengendali, perintah penggunaan kekuatan, posisi pasukan, dokumentasi drone, CCTV, serta catatan waktu dinilai penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.
Menurut FORSIBER, pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada personel yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian. Rantai keputusan perlu ditelusuri mulai dari komandan lapangan, kepala zona, pengendali operasi, hingga pejabat yang menyetujui rencana pengamanan dan arah pembubaran massa.
“Jangan mengorbankan personel lapangan untuk melindungi keputusan yang dibuat di tingkat komando,” kata FORSIBER.
FORSIBER menilai pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan. Jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan, personel yang bersangkutan harus ditindak. Namun, apabila persoalan berasal dari perencanaan atau keputusan operasi, pejabat yang bertanggung jawab juga harus diperiksa.
Soroti Proses Evakuasi Bambang
FORSIBER juga menyoroti proses evakuasi Bambang setelah mengalami pengeroyokan. Polda Metro Jaya sebelumnya menyampaikan bahwa petugas harus menunggu momentum yang dinilai aman sebelum melakukan evakuasi.
FORSIBER meminta kepolisian membuka secara transparan kronologi waktu, mulai dari kapan pengeroyokan terjadi, kapan laporan pertama diterima, siapa yang menerima laporan, kapan bantuan diperintahkan, hingga kapan petugas mencapai dan mengevakuasi Bambang.
Menurut mereka, rentang waktu tersebut penting untuk mengetahui apakah pertolongan telah diberikan secepat mungkin atau terdapat keterlambatan akibat persoalan pengamanan dan penguasaan wilayah.
