FORSIBER Desak DPR Panggil BGN Usai Laporan Le Monde Soal MBG

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Forum Sipil Bersuara (Forsiber) mendesak Komisi IX DPR RI untuk segera memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul laporan media internasional Le Monde yang menyoroti dugaan adanya korban jiwa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Forsiber menilai laporan tersebut tidak bisa dianggap sebagai isu biasa, terutama karena menyangkut keselamatan anak. Mereka berpandangan bahwa bahkan satu potensi risiko fatal sudah cukup menjadi alasan bagi negara untuk memberikan respons serius dan terbuka.

Dalam keterangannya, Forsiber juga mengkritik pendekatan pemerintah yang selama ini dinilai lebih banyak membantah tanpa membuka data secara menyeluruh. Sikap tersebut, menurut mereka, justru berpotensi memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap program berskala besar tersebut.

“Dalam program dengan skala puluhan juta penerima, standar yang digunakan tidak boleh sekadar ‘tidak terbukti bermasalah’, tetapi harus ‘terbukti aman secara sistemik’,” kata koordinator Forsiber, Hamdi Putra dalam rilisnya, Minggu (3/5/2026).

Lebih lanjut, Hamdi mendorong DPR RI untuk tidak bersikap pasif dalam menyikapi isu ini. Mereka menekankan bahwa parlemen memiliki mandat konstitusional untuk memastikan setiap program negara tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga aman bagi masyarakat.

“DPR memiliki mandat konstitusional untuk memastikan bahwa setiap program negara tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga aman bagi rakyat,” ujarnya.

Secara spesifik, Hamdi mendesak DPR agar segera memanggil BGN secara terbuka guna meminta penjelasan menyeluruh terkait berbagai aspek krusial program MBG, mulai dari data riil kasus keracunan, potensi dampak serius termasuk dugaan korban jiwa, hingga standar keamanan pangan yang diterapkan di seluruh SPPG serta mekanisme pengawasan dan audit yang berjalan.

Tak hanya itu, ia juga mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR guna memastikan adanya investigasi independen dan komprehensif. Tanpa langkah tersebut, mereka khawatir fungsi pengawasan hanya akan menjadi formalitas semata.

“Kami mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk tidak bersikap pasif,” tegasnya.

Dalam proses investigasi, Hamdi menilai pentingnya pelibatan lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman RI agar hasilnya objektif serta bebas dari konflik kepentingan.

Hamdi juga mengingatkan bahwa program MBG bukan sekadar kebijakan sosial biasa, melainkan program nasional dengan anggaran sangat besar dan distribusi makanan dalam skala masif setiap hari. Oleh karena itu, potensi kelalaian tidak bisa dianggap sebagai insiden kecil, melainkan berisiko menjadi kegagalan sistemik.

“Dalam sistem sebesar ini, satu titik kelalaian bukan lagi insiden—melainkan potensi kegagalan sistemik,” tukasnya.

Terkait laporan Le Monde, Hamdi menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah vonis, melainkan peringatan yang harus ditanggapi dengan transparansi dan investigasi terbuka oleh pemerintah.

“Kami menegaskan bahwa laporan Le Monde bukanlah vonis, tetapi merupakan alarm yang harus ditanggapi dengan transparansi dan investigasi terbuka,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Hamdi Putra menekankan bahwa DPR kini berada pada posisi krusial dalam menentukan sikap, apakah akan menjadi pengawas aktif atau justru pasif dalam menghadapi potensi dampak yang lebih besar.

“Dalam negara demokrasi, bantahan tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pembuktian,” pungkasnya.