Survei Poltracking: MBG Ungguli BSU, KIP, dan KIS sebagai Program Paling Bermanfaat

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintah yang dinilai paling bermanfaat oleh publik selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Survei Nasional Poltracking Indonesia mencatat, 29,6 persen responden menempatkan MBG sebagai program prioritas yang paling memberikan manfaat.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, memaparkan bahwa angka tersebut lebih tinggi dibandingkan sejumlah program bantuan dan layanan publik lainnya. Bantuan Subsidi Upah (BSU) menempati posisi berikutnya dengan 11,4 persen, disusul Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 9,7 persen dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 9,6 persen. Adapun layanan kesehatan gratis dipilih oleh 7,7 persen responden.

“Ini temuan program yang prioritas yang paling bermanfaat dianggap yang paling bermanfaat pasti MBG 29,6%, bantuan subsidi upah 11,4%, Kartu Indonesia Sehat 9,6%, Kartu Indonesia Pintar 9,7%, dan kesehatan gratis 7,7%,” kata Hanta dalam rilis survei dua tahun evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Meski menempati posisi teratas, penilaian terhadap MBG belum sepenuhnya positif. Survei tersebut mencatat, 92,4 persen responden mengetahui program itu, tetapi tingkat kepuasan terhadap pelaksanaannya baru mencapai 47,4 persen. Sementara itu, 49,5 persen responden menyatakan kurang puas atau tidak puas.

“Saya ulangi cara membacanya adalah yang tahu ada program MBG 92,4%, dari yang tahu ini yang puas dengan kinerja MBG itu 47,4%, yang tidak puas 49,5%,” kata Hanta.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa popularitas MBG belum sepenuhnya diikuti kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaannya. Bahkan, ketika ditanya apakah program itu perlu dilanjutkan, 45,5 persen responden mendukung keberlanjutannya, sedangkan 45,9 persen menyatakan program tersebut tidak perlu dilanjutkan.

Hanta menilai pemerintah perlu menjadikan hasil survei itu sebagai bahan evaluasi, terutama dalam memperbaiki pelaksanaan program agar manfaat yang dirasakan masyarakat sejalan dengan tujuan kebijakan.

“Ini menjadi PR saya kira untuk menaikkan tingkat kepuasan tidak hanya dikenal programnya sudah sangat populer tetapi harus diperbaiki dari aspek implementasi dan juga pelaksanaan dari program itu supaya kepuasannya juga meningkat,” ujar Hanta.