BANDUNG, HOLOPIS.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons desakan sebagian warga Bogor yang meminta agar aktivitas pertambangan rakyat kembali dibuka. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan dampak luas, terutama terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Menurut Dedi, salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah kondisi jalur Parung Panjang yang selama ini menjadi lintasan aktivitas tambang. Ia menilai, masyarakat yang menggunakan jalur tersebut juga harus dilindungi.
“Yang dipikirkan adalah jalur Parung Panjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang,” ujar Dedi saat ditemui di Bandung, Rabu (6/5/2026).
Ia mengungkapkan bahwa persoalan lalu lintas di kawasan tersebut pernah menimbulkan dampak sosial yang serius bagi warga, termasuk waktu tempuh yang sangat panjang hingga memengaruhi kondisi psikologis masyarakat.
“Kan itu jumlahnya juga puluhan ribu. Dulu kan mengalami penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta, kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe. Subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal sudah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur. Yang meninggal kami santuni, yang sakit diobati,” katanya.
Dedi menambahkan, jika aktivitas tambang kembali dibuka, maka jalur distribusi material hampir dipastikan kembali melewati Parung Panjang. Hal ini dinilai berpotensi memicu kembali konflik sosial.
“Pertimbangannya adalah kalau dibuka, jalannya mau lewat mana? Mau tidak mau harus lewat Parung Panjang lagi. Kalau lewat Parung Panjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parung Panjang, demo lagi,” ucapnya.
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan alternatif pekerjaan bagi para pekerja tambang, khususnya tenaga kasar, agar tetap memiliki penghasilan yang lebih layak dan terlindungi.
“Pemerintah provinsi juga memberikan tawaran solusi, berulang-ulang saya sampaikan, kirim data pekerja tambang, terutama mereka yang pekerja kasar. Upahnya kan mereka hanya Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per hari, tanpa BPJS, tanpa asuransi ketenagakerjaan. Saya meminta untuk masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat, membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor,” jelasnya.
Dedi menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak semata-mata mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
