Di sisi lain, Hilirisasi dan energi sebenarnya punya hubungan yang sangat erat.
Karena industri pengolahan membutuhkan energi dalam jumlah besar.
Pabrik, smelter, kawasan industri, hingga fasilitas pengolahan berbagai komoditas membutuhkan pasokan energi yang stabil.
Di saat bersamaan, pemerintah juga mendorong transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
Artinya, kebijakan energi harus disiapkan sejalan dengan pertumbuhan industri.
Di sinilah mandat baru Bahlil menjadi semakin luas.
Ia tak hanya harus memikirkan bagaimana sumber daya alam diolah, tetapi juga memastikan energi yang menopang industri tersebut tersedia.
Hilirisasi tak bisa dilepaskan dari investasi, karenanya pembangunan fasilitas pengolahan membutuhkan modal besar dan kepastian usaha dalam jangka panjang.
Investor tentu membutuhkan kejelasan mengenai regulasi, bahan baku, energi, infrastruktur, hingga prospek pasar.
Jika salah satu mata rantai bermasalah, keputusan investasi bisa ikut terdampak.
Karena itu, koordinasi lintas kementerian menjadi salah satu pekerjaan penting dalam menjalankan agenda hilirisasi.
Dengan rangkap jabatan tersebut, Bahlil berada pada posisi yang cukup strategis dalam agenda energi dan hilirisasi pemerintahan Prabowo.
Sebagai Menteri ESDM, ia tetap menangani sektor energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan kementeriannya.
