HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kerja dan kinerja Jampidsus Febrie Adrianysah mendapatkan apresiasi dan perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Rabu (7/1), Presiden Prabowo bahkan sempat menyinggung peran Jampidsus dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kita sudah mengawasi, sudah sita 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum sudah kita sita. Jampidsus benar? Jaksa Agung?” ucap Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Presiden bahkan meyakini hasil kerja Kejaksaan Agung bakal terus bertambah di tahun ini.
“Dan, tahun 2026 mungkin kita akan sita tambahan 4 atau 5 juta lagi. Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal, sudah ratusan triliun kita selamatkan, masih banyak yang bocor, terus kita kerja,” tukasnya.
Febrie Adriansyah selain menjabat Jampidsus yang diemban sejak Januari 2022 juga dipercaya sebagai Ketua Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 5/2025, tanggal 21 Januari.
Dalam kapasitas sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH , Febrie telah menguasai kembali 4 juta lebih kawasan hutan dari target 1 juta kawasan hutan.
Pekerjaan terakhir ini, dia dibantu dua wakil yakni Kasum TNI dan Kabareskrim Polri serta Sesjampidsus Andi Herman dan 12 Kementerian/Lembaga serta Tim Satgassus Pidsus.
Atas kerjanya tersebut, Presiden Prabowo kemudian mengganjar Febrie dengan tanda kehormatan. Presiden juga berkesempatan menganugerahkan Tanda Kehormatan kepada 7 Petinggi Kejaksaan lainnya yang dinilai sukses mengawal stabilitas pangan.
Para Petinggi Kejaksaan tersebut, adalah Jamintel Reda Manthovani, Kepala BPA Kuntadi, Staf Ahli Jaksa Agung Katarina Endang Sarwestri, Kajati Sumut Harli Siregar, Kajati Jatim Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, Kajati Sulsel Didik Farkhan dan Inspektur Keuangan pada Jamwas Agus Salim.
Pakar hukum Erman Umar menanggapi pemberian tanda kehormatan tersebut sebagai bukti kepiawaian Febrie dalam menjalankan tugasnya.
“Ini bentuk pengakuan atas prestasi Pak Jampidsus. Penganugerahan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional,” kata Erman.
