“Moratorium seharusnya lebih ditargetkan pada pelaku nakal, bukan pelaku yang serius. Kebijakan ini membunuh iklim investasi dan inovasi,” kritik Jerry.
Jerry memperingatkan bahwa hambatan-hambatan ini berakibat langsung pada tiga hal. Peratama terhambatnya kecepatan penggelaran jaringan. Kedua tingginya harga layanan fixed broadband ke konsumen. Ketiga terganggunya target rasio harga terjangkau dan visi digital Indonesia
“Tanpa infrastruktur pasif fiber optik yang masif dan efisien, target-target transformasi digital dan Indonesia Emas 2045 akan sulit dicapai,” tegasnya.
APJATEL merekomendasikan empat solusi strategis diantaranya penyederhanaan regulasi dan biaya.
“Kami meminta Komdigi dan Kemenkeu mereview dan mengharmonisasikan tarif regulatory cost,serta memberikan insentif fiskal untuk investasi di daerah 3T,” jelas Jerry.
Kedua soal penataan perizinan dan penegakan hukum. Jerry menyebut bahwa perlu adanya digitalisasi perizinan daerah yang terintegrasi penuh dengan OSS,serta pembentukan satgas khusus untuk memberantas premanisme di proyek infrastruktur.
“Komdigi sebagai koordinator harus membentuk satgas yang beranggotakan kementerian terkait dan asosiasi untuk memantau progres dan menjadi pusat pengaduan,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Herry pun menyampaikan bahwa APJATEL telah memulai program tiang bersama, termasuk mock-up di Tangerang dan Deli Serdang yang dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid.
“Sharing infrastuktur adalah solusi efisien untuk mengurangi dampak kerusakan jaringan dan meningkatkan performa layanan,” kata Jerry.
Terakhir, Jerry Mangasas Swandy menegaskan komitmen APJATEL untuk terus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, khususnya dalam upaya menggapai Indonesia Emas 2045 ke depan.
“Kami siap mendukung penuh visi digital pemerintah, tetapi perlu kondisi ekosistem yang mendukung. Dengan penyederhanaan regulasi dan kolaborasi nyata, kami yakin Indonesia Emas 2045 dapat tercapai,” tutup Jerry.
