HOLOPIS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman memberikan respons atas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi di Indonesia. Apalagi kasus tersebut sudah menjadi bahan olok-olok negara tetangga melalui meme kabut asap atau “jerebu”.
Alex menilai kondisi tersebut menunjukkan dampak karhutla telah meluas hingga ke negara lain. Ia mendesak pemerintah segera mengambil tindakan nyata, termasuk mengungkap data perusahaan yang terafiliasi dengan kebakaran.
“Terlebih, jiran kita sudah mengolok-olok dengan ‘meme jerebu’ terkait kasus Karhutla kita ini. Mungkin, karena sudah kesal dengan kabut asap yang ikut mereka rasakan imbasnya,” kata Alex dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Alex mengingatkan, karhutla berisiko mengubah pandangan dunia terhadap Indonesia yang selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan jargon, tetapi harus segera merealisasikan langkah konkret untuk mengatasi kebakaran dan dampaknya.
“Namun, kita tidak boleh terjebak dengan jargon. Harus ada aksi nyata dan kongkrit dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti istilah “Terorisme Ekologi” yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 16 September 2026. Alex menilai, pernyataan tersebut perlu diikuti tindakan yang terukur, termasuk keterbukaan informasi mengenai perusahaan yang diduga berkaitan dengan konsesi lahan dan titik panas penyebab karhutla.
Agar persoalan tersebut tidak terus menjadi sumber saling tuding di antara negara bertetangga, Alex menyarankan Presiden Prabowo membuka data perusahaan yang teridentifikasi terkait konsesi lahan dan titik panas kebakaran. Ia merujuk pada data yang diungkap organisasi lingkungan hidup mengenai perusahaan dengan afiliasi modal asing.
“Walhi dan Greenpeace Indonesia telah mengungkap data, ada 52 perusahaan yang terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait Karhutla di Indonesia. Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,” tegasnya.
Untuk memperkuat penanganan kebakaran, Alex menilai pemerintah perlu memanfaatkan teknologi serta mempertimbangkan bantuan dari negara lain apabila peralatan yang dibutuhkan belum tersedia.
“Karhutla ini memerlukan penanganan dengan bantuan kecanggihan teknologi,” tuturnya.
