HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Aceh melayangkan surat kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk minta bantuan penanganan pasca bencana banjir dan longsor. Dua badan PBB yang dituju Pemprov Aceh yaitu UNDP dan UNICEF.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan akan mempelajari surat permintaan bantuan yang dilayangkan oleh Pemprov Aceh. Namun, Tito sepertinya hati-hati bicara terkait isu itu,
“Nanti kita pelajari,” kata Tito di Istana Negara yang dikutip pada Selasa, (16/12/2025).
Tito mengaku belum baca surat permintaan Pemprov Aceh kepada dua badan PBB itu. “Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujar dia.
Sementara, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA membenarkan Pemprov Aceh yang mengirim surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).
Dia menjelaskan alasannya karena dua badan PBB itu punya pengalaman terlibat dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi. Pengalaman itu saat penanganan pascabencana tsunami di Aceh pada 2004.
“Mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA.
Pun, dia menuturkan setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan masuk Aceh yang turun langsung ke daerah terdampak bencana. Lembaga dan relawan itu juga menyalurkan bantuan dan membantu para pengungsi.
Dia menyebut lembaga-lembaga itu terdiri atas organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, maupun internasional.
“Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh,” kata Muhammad MTA.
Banjir bandang dan longsor menerjang Sebagian kabupaten dan kota di Aceh. Sejumlah wilayah di Aceh kena dampak parah seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, hingga Aceh Timur.
