HOLOPIS.COM, JAKARTA— Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons sejumlah isu mulai dari desakan pembukaan dan verifikasi ijazah anggota DPR, munculnya nama kader Partai Gerindra dalam bursa calon wakil presiden, hingga penanganan banjir dan tanah longsor di Jawa Barat.
Dasco menyebut data pencalonan anggota legislatif dapat ditelusuri melalui KPU, meminta publik menghormati kewenangan Presiden terkait pengajuan nama cawapres, serta memastikan DPR terus memantau langkah pemerintah dalam menghadapi bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai petisi yang meminta ijazah seluruh anggota DPR dibuka dan diverifikasi. Menurutnya, informasi mengenai calon legislatif sudah tersedia di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak proses pencalonan berlangsung.
“Ya, sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua. Demikian,” kata Dasco dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dengan demikian, Dasco mengarahkan masyarakat untuk menelusuri informasi persyaratan pencalonan anggota DPR melalui data yang tersedia di KPU. Namun, ia tidak secara langsung menyatakan adanya rencana pembukaan kembali atau verifikasi ulang ijazah seluruh anggota DPR.
Dalam kesempatan yang sama, Dasco juga ditanya mengenai sejumlah nama kader Partai Gerindra yang mulai mencuat dalam pembicaraan calon wakil presiden. Nama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Menteri Luar Negeri Sugiono disebut bersama dirinya dalam bursa tersebut.
Menanggapi hal itu, Dasco menyebut nama-nama yang berkembang merupakan kader terbaik partainya.
“Ya, nama-nama yang mencuat itu kan kader-kader terbaik di Partai Gerindra. Ada Pak Sugiono, ada Pak Muzani,” ujarnya.
Meski demikian, Dasco tidak memberikan penilaian lebih jauh mengenai peluang masing-masing nama tersebut. Ia justru meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden dalam mengajukan nama calon wakil presiden kepada MPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Namun itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku, demikian,” tutur Dasco.
Selain dua isu tersebut, Dasco turut menanggapi banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat. Ia mengatakan DPR telah menjalin komunikasi dengan pemerintah sejak jauh hari untuk mengantisipasi kondisi cuaca pada masa pancaroba.
Dasco menyebut DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta perkembangan penanganan situasi di lapangan secara berkala.
“Kami dari jauh-jauh hari memang sudah melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah terkait dengan situasi pancaroba ini,” ungkapnya.
Ia menambahkan, koordinasi antarpihak diperlukan agar langkah mitigasi dapat berjalan dan kebutuhan penanganan bencana bisa segera ditindaklanjuti.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!