HOLOPIS.COM, JAKARTA— Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menerima empat surat dari Presiden Prabowo Subianto terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU).
Pemberitahuan tersebut disampaikan Dasco dalam rapat paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026).
“Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R-53 tanggal 28 September hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,” kata Dasco dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Selain RUU Pemerintahan Aceh, surat dari Presiden juga mencakup penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Administrasi Kependudukan yang merupakan usul DPR RI.
“R-54 tanggal 28 September 2026 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang administrasi kependudukan usul DPR RI,” ujarnya.
Dua surat lainnya berkaitan dengan pembahasan RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan RUU tentang Kamar Dagang dan Industri.
“Tiga, R-55 tanggal 28 September 2026 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,” tutur Dasco.
“Empat, R-56 tanggal 28 September 2026 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Kamar Dagang dan Industri,” lanjutnya.
Keempat surat tersebut masing-masing bernomor R-53, R-54, R-55, dan R-56, yang seluruhnya diterbitkan pada 28 September 2026. Isinya berkaitan dengan penunjukan perwakilan pemerintah untuk mengikuti pembahasan empat RUU bersama DPR.
Selain surat dari Presiden, pimpinan DPR juga menerima surat dari Menteri Keuangan RI bernomor S-662 tertanggal 23 September 2026. Surat tersebut berisi usulan tiga nama kantor akuntan publik sebagai calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK tahun 2026.
Pimpinan DPR turut menerima surat dari Ketua BPK RI bernomor 115 tertanggal 20 Oktober 2026 mengenai usulan tiga nama kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan lembaga tersebut.
Dasco menyampaikan bahwa seluruh surat yang diterima pimpinan DPR akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
“Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata Dasco.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!