HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mendapat perhatian serius dari Komisi III DPR RI. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, mengingatkan agar aturan tersebut tidak justru membuka celah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
Menurutnya, kewenangan penyadapan memang dibutuhkan untuk kepentingan keamanan dan penegakan hukum. Namun, pelaksanaannya harus memiliki batas yang jelas, dasar hukum kuat, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Senin (16/11/2026), di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Dalam rapat yang membahas masukan terhadap RUU Penyadapan tersebut, Bimantoro menyebut ada tiga kepentingan yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan aturan, yakni keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Ia memahami bahwa penyadapan merupakan salah satu instrumen penting untuk menghadapi berbagai ancaman, mulai dari terorisme, kejahatan terorganisir, korupsi, hingga kejahatan siber.
Meski demikian, kewenangan tersebut tidak boleh diberikan tanpa batasan dan pengawasan yang memadai.
“Jangan sampai kewenangan penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan penegakan hukum justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus memastikan ada batasan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban,” tegas Bimantoro.
Penyadapan Harus Punya Dasar Hukum
Bimantoro juga menekankan bahwa setiap tindakan penyadapan harus memenuhi sejumlah prinsip hukum.
Di antaranya prinsip legalitas, legitimate aim atau tujuan yang sah, necessity atau kebutuhan yang mendesak, serta proportionality atau proporsionalitas.
Menurutnya, aparat tidak bisa menggunakan alasan penyelidikan maupun penyidikan sebagai pembenaran untuk melakukan penyadapan secara sembarangan.
Artinya, setiap tindakan harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai kebutuhan, dan tidak melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang.
Ia berharap prinsip-prinsip tersebut benar-benar masuk dalam substansi RUU Penyadapan agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari.
Dalam rapat tersebut, Bimantoro turut menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap ribuan nama yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan regulasi penyadapan, terutama terkait kejelasan dasar hukum dan tujuan pelaksanaannya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!