Perebutan kursi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memperlihatkan peta persaingan yang menarik. Di tengah belum adanya partai politik koalisi pemerintahan yang secara terbuka mengajukan kandidat, Presiden Prabowo Subianto justru dinilai memiliki keleluasaan menentukan sosok pendampingnya melalui dua pilihan utama: kalangan profesional atau kader Partai Gerindra.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, membaca sikap diam partai-partai koalisi tersebut sebagai indikasi bahwa penentuan calon wakil presiden masih berada dalam kalkulasi politik Prabowo.
Menurutnya, kedua opsi memiliki keuntungan masing-masing, tetapi juga menyimpan konsekuensi terhadap konfigurasi kekuasaan dan persiapan politik menuju Pemilu 2029.
Arifki menilai, figur profesional berpeluang memberikan nilai tambah bagi pemerintahan, terutama apabila memiliki kompetensi di bidang ekonomi. Hal ini dinilai relevan dengan situasi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian serta orientasi kebijakan Prabowo yang menempatkan negara sebagai aktor utama pembangunan.
“Presiden Prabowo tentu perlu mempertimbangkan figur profesional, khususnya yang memiliki kompetensi kuat di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan orientasi kebijakan ekonomi Prabowo yang cenderung menempatkan negara sebagai aktor utama, kehadiran wakil presiden dengan kapasitas ekonomi yang kuat bisa menjadi nilai tambah,” ujar Arifki dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Selain ekonom, kalangan profesional dari bidang hukum juga dinilai memiliki peluang untuk dipertimbangkan. Terlebih, agenda pemberantasan korupsi dan pembenahan penegakan hukum menjadi bagian dari perhatian pemerintahan Prabowo.
Arifki berpandangan, wakil presiden dari kalangan profesional dapat memperkuat kapasitas teknokratis pemerintahan sekaligus menghadirkan figur yang relatif tidak terbebani kepentingan elektoral partai.
“Figur profesional bisa menjadi pilihan yang relatif lebih netral secara politik. Mereka dapat memperkuat kapasitas teknokratis pemerintahan tanpa membawa beban kompetisi elektoral partai. Apalagi, figur profesional yang tidak memiliki ambisi politik elektoral pada 2029 tentu lebih mudah diterima sebagai mitra kerja presiden,” jelasnya.
Namun, opsi berbeda muncul apabila Prabowo memilih kader dari partainya sendiri. Menurut Arifki, sosok internal Gerindra memiliki keuntungan dari sisi koordinasi, kesamaan ideologi, serta pemahaman terhadap pola kepemimpinan Presiden.
Kedekatan organisatoris tersebut berpotensi mempermudah komunikasi antara presiden dan wakil presiden dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Hanya saja, pilihan itu bisa memunculkan persoalan tersendiri bagi partai-partai pendukung pemerintah lainnya.
Arifki mengingatkan, keberhasilan pemerintahan berpotensi memberikan keuntungan elektoral lebih besar kepada Gerindra apabila kursi wakil presiden juga diisi kader partai tersebut. Sebaliknya, ketika kinerja pemerintah menghadapi persoalan, partai koalisi lainnya bisa memilih mengambil jarak demi menjaga kepentingan politik masing-masing.
“Kalau wakil presidennya berasal dari Gerindra, maka ketika program pemerintah berhasil, insentif elektoralnya berpotensi lebih banyak dipanen Gerindra. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah tidak memuaskan, partai-partai koalisi bisa saja mengambil jarak untuk mengamankan posisi politik masing-masing,” ungkap Arifki.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!