Menurutnya, persoalan tersebut semakin penting karena partai politik mulai memperhitungkan langkah dan strategi menghadapi Pemilu 2029. Agenda pendaftaran serta verifikasi partai politik di KPU pada 2027 juga akan menjadi salah satu tahapan penting konsolidasi politik nasional.
Tiga Alasan Koalisi Memilih Tidak Mengusulkan Kandidat
Lebih jauh, Arifki mengidentifikasi setidaknya tiga kemungkinan yang menjelaskan mengapa partai-partai koalisi belum mengajukan nama kader mereka untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Pertama, partai koalisi kemungkinan tidak ingin memperlihatkan ambisi membangun poros politik sendiri menjelang Pilpres 2029. Pengajuan kader sebagai calon wakil presiden berpotensi ditafsirkan sebagai upaya memperbesar daya tawar politik untuk kontestasi berikutnya.
Kedua, partai-partai tersebut cenderung memilih menunggu keputusan Prabowo daripada secara terbuka menawarkan kandidat. Strategi ini dinilai lebih aman untuk menghindari kesan sedang melakukan manuver politik di tengah proses penentuan wakil presiden.
Ketiga, masing-masing partai kemungkinan tengah mempersiapkan strategi politik sendiri untuk 2029. Sebab, apabila kader mereka menduduki posisi wakil presiden, partai bersangkutan akan memiliki tanggung jawab politik lebih besar terhadap seluruh kinerja pemerintahan.
“Jangan sampai kursi wakil presiden justru menjadi beban politik bagi partai. Sebab, ketika kadernya berada di posisi RI-2, partai akan lebih sulit mengambil jarak atau membangun positioning yang berbeda dari pemerintah menjelang 2029,” kata Arifki.
Atas dasar itu, ia menilai persaingan antara figur profesional dan kader Gerindra tidak cukup dilihat dari kedekatan personal maupun hubungan politik dengan Prabowo.
Faktor yang lebih menentukan adalah kemampuan kandidat dalam melengkapi kepemimpinan presiden, memperkuat efektivitas pemerintahan, serta menjaga keseimbangan hubungan politik di tengah koalisi.
“Pada akhirnya, Prabowo membutuhkan wakil presiden yang bukan hanya loyal, tetapi juga mampu melengkapi misi presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, dan tidak menciptakan persoalan politik baru. Jadi, keputusan ini akan sangat ditentukan oleh kombinasi kebutuhan teknokratis dan kalkulasi politik Prabowo,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!