Sohibul Iman Dorong Pembentukan UU Khusus dan Majelis Kehormatan MPR

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Wakil Ketua MPR RI Mohamad Sohibul Iman mendorong pembentukan undang-undang khusus yang mengatur kelembagaan MPR serta majelis kehormatan di lingkungan lembaga tersebut. Menurutnya, kedua hal itu menjadi persoalan kelembagaan yang perlu ditindaklanjuti oleh pimpinan MPR.

Usulan tersebut disampaikan Sohibul setelah berdiskusi dengan Wakil Ketua MPR sebelumnya, Hidayat Nur Wahid (HNW), pada Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan itu, HNW menyampaikan sejumlah hal yang dinilai penting untuk menjadi perhatian MPR ke depan.

“Ya, saya kira kebetulan tadi pagi persis ya, saya dengan beliau berdiskusilah ya, hal-hal yang ke depan kiranya perlu dilakukanlah oleh MPR. Yang selama kepemimpinan beliau, beliau melihat ini adalah persoalan yang penting ya,” kata Sohibul dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Persoalan pertama berkaitan dengan belum adanya undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur MPR. Selama ini, ketentuan mengenai kelembagaan MPR masih menjadi bagian dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Yang pertama adalah terkait dengan keberadaan undang-undang khusus tentang MPR. Kalau sekarang kan ada di dalam MD3, nah nanti diharapkan ada undang-undang khusus ya,” ujarnya.

Selain regulasi kelembagaan, Sohibul juga menyoroti belum terbentuknya majelis kehormatan MPR. Padahal, DPR dan DPD telah memiliki perangkat yang menjalankan fungsi penegakan etik bagi anggotanya.

“Yang kedua, beliau menyampaikan pada saya terkait dengan majelis kehormatan. Jadi, DPR, DPD sekarang sudah punya mahkamah kehormatan dewan ya kan, hanya MPR yang belum ada,” tuturnya.

Menurut Sohibul, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena MPR juga memiliki peran dalam menetapkan aturan terkait etika kehidupan berbangsa dan bernegara melalui ketetapan MPR.

“Padahal sesungguhnya yang membuat TAP MPR terkait dengan masalah etika berbangsa dan bernegara itu adalah MPR. Tapi ternyata MPR sendiri belum memiliki majelis kehormatannya,” ungkapnya.

Sohibul menilai usulan HNW tersebut layak diperjuangkan. Ia pun menyatakan akan membawa kedua usulan itu ke pembahasan di tingkat pimpinan MPR.

“Nah ini, saya kira satu usulan yang baik dari Pak Hidayat, dan saya akan nanti berusaha untuk memperjuangkannya di pimpinan MPR ke depan, mudah-mudahan itu bisa terealisasi,” pungkasnya.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Nur Aisah Zamil
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Nur Aisah Zamil, Muhammad Ibnu Idris
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama