Prabowo Kasih Peringatan soal Demokrasi dan Ekonomi Indonesia di Milad Muhammadiyah

HOLOPIS.COM, PALU – Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya politik di Indonesia yang dinilai berpotensi membuat demokrasi dikuasai oleh kelompok bermodal besar. Ia pun menyerukan pembenahan sistem politik sekaligus ekonomi nasional agar kembali berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan bahwa demokrasi seharusnya menjadi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan, bukan justru menjadi arena yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial besar.

Ia menilai praktik politik dengan biaya tinggi berpotensi membuat kekuasaan jatuh ke tangan kelompok tertentu, terlebih jika sumber dana yang digunakan berasal dari cara-cara yang tidak benar.

“Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung besarnya ongkos untuk menduduki jabatan publik di Indonesia. Menurutnya, biaya pencalonan kepala daerah bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Sementara itu, untuk bisa menjadi anggota DPR, seseorang disebut dapat mengeluarkan dana hingga Rp40 miliar sampai Rp50 miliar. Itu pun belum tentu menjamin kemenangan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sistem politik nasional, menurut Prabowo, perlu mendapat pembenahan.

Ajak Partai Politik Berani Berbenah

Prabowo mempertanyakan apakah praktik politik dengan biaya yang begitu besar masih sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Ia meyakini sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan sistem demokrasi yang lebih sehat dan tidak menjadikan uang sebagai penentu utama dalam kontestasi politik.

Karena itu, ia mengajak para pemimpin politik, termasuk ketua umum partai, untuk memiliki keberanian memperbaiki sistem yang dinilai sudah menyimpang.

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan partai politik. Dari pembicaraan tersebut, ia melihat adanya pemahaman bersama bahwa perubahan memang diperlukan.

“Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi. Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik,” katanya.

Sistem Ekonomi Juga Jadi Perhatian

Tak hanya urusan politik, Prabowo juga menegaskan keinginannya untuk membenahi sistem ekonomi Indonesia selama sisa masa mandat kepemimpinannya.

Ia menilai praktik ekonomi nasional sebelumnya telah mengalami penyimpangan dari prinsip yang tertuang dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.