TB Hasanuddin Desak Pemerintah dan DPR Segera Susun UU Khusus Penyadapan

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendesak pemerintah dan DPR segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Regulasi tersebut dinilai mendesak untuk memperjelas kewenangan lembaga, prosedur pelaksanaan, tujuan, hingga mekanisme pengawasan agar penyadapan tidak disalahgunakan.

TB Hasanuddin mengatakan, aturan mengenai penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan sekaligus membuka celah penyalahgunaan kewenangan.

“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” kata TB Hasanuddin di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang,” lanjutnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, urgensi pembentukan UU khusus penyadapan juga memiliki landasan hukum. Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Selain itu, TB Hasanuddin menyoroti ketentuan Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan diatur melalui undang-undang khusus.

“Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya,” jelasnya.

Menurut TB Hasanuddin, pengaturan tersebut semakin penting mengingat sejumlah lembaga negara memiliki kewenangan penyadapan, di antaranya Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga Kejaksaan Agung.

Ia menilai kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga harus disertai pembatasan dan sistem pengawasan yang tegas. Dengan begitu, penyadapan hanya dilakukan sesuai dasar hukum, tujuan, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

TB Hasanuddin juga mengaitkan urgensi pembentukan regulasi tersebut dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri.

“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya,” tegasnya.

“Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuh TB Hasanuddin.

Selain pengaturan kewenangan lembaga, ia turut menyoroti semakin mudahnya perangkat penyadapan diakses dan diperjualbelikan. Menurutnya, peredaran perangkat tersebut perlu diatur secara ketat agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan.