Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Singapura untuk menelusuri aliran dana perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui pemadaman api, tetapi juga harus disertai penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Sukamta menilai, penanganan karhutla perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri pihak yang bertanggung jawab, aliran keuntungan, hingga pergerakan dana perusahaan yang terlibat. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat penegakan hukum melalui kerja sama kedua negara.
“Saya justru melihat ada perkembangan penting dalam pendekatan kedua negara terhadap persoalan ini. Penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memperoleh keuntungan, dan bagaimana aliran dana perusahaan yang terlibat,” kata Sukamta dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Ia menilai, kerja sama lintas negara diperlukan untuk menelusuri keterlibatan korporasi, terutama apabila aktivitas perusahaan, kepemilikan, atau transaksi keuangannya berkaitan dengan lebih dari satu yurisdiksi. Pertukaran informasi dan penelusuran transaksi keuangan dinilai dapat mendukung proses penegakan hukum.
“Di sinilah kerja sama Indonesia dan Singapura menjadi sangat relevan. Penegakan hukum terhadap korporasi yang beroperasi lintas negara membutuhkan pertukaran informasi, penelusuran transaksi keuangan, dan kerja sama pembuktian,” ujarnya.
Sukamta juga menekankan bahwa penanganan karhutla perlu menyasar pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusahaan terkait, bukan hanya berfokus pada dampak kebakaran. Karena itu, kerja sama Indonesia dan Singapura perlu mendukung proses penelusuran dan pembuktian agar pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum.
“Pertama, dalam persoalan karhutla, Indonesia harus memastikan penegakan hukum berjalan sampai kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab, termasuk apabila terdapat keterkaitan kepemilikan perusahaan, pendanaan, atau transaksi keuangan lintas negara,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar perbedaan yurisdiksi tidak menjadi celah untuk menghindari proses hukum. Meski demikian, kerja sama tersebut tetap harus menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara.
“Kerja sama ini harus menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara, tetapi jangan sampai perbedaan yurisdiksi menjadi tempat berlindung bagi pelaku,” pungkas Sukamta.
Sukamta juga menilai perhatian dan kritik dari negara tetangga perlu dijawab melalui langkah konkret.
“Kritik tidak perlu dibalas dengan ketersinggungan kritik perlu dijawab dengan kerja yang dapat diuji,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!